Bisnis.com, BANDUNG — Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) terlibat dalam Platform Multi Stakeholder Collective Leadership Specialist Indonesia (CLSI).
Wakil Ketua Pelaksana Dialog Multipihak sekaligus dosen Hubungan Internasional (HI) Unpar Anggia Valerisha mengatakan CLSI ini rencananya bakal memfasilitasi keterlibatan diaspora dalam visi Indonesia 2030.
"Sejak awal digagasnya kegiatan ini, Unpar berinisiatif untuk berperan sebagai host kegiatan dengan didukung oleh Program Migration and Diaspora (PMD), lembaga pembangunan Pemerintah Jerman untuk Kerja Sama Pembangunan Internasional atau GIZ Indonesia," ujar Anggia dalam keterangan, Selasa (12/10/2021).
Menurutnya platform ini lahir dari hasil pelatihan sekitar bulan yang dimulai sejak Februari 2021. Pelatihan ini terdiri dari tiga modul yang disesuaikan dengan kekuatan dan kebutuhan sistem pemangku kepentingan Indonesia yang relevan dan akan menggabungkan pembelajaran dari pekerjaan yang sedang berlangsung dalam isu diaspora.
"Ketiga modul kepemimpinan tersebut bertujuan untuk memperkuat kapasitas dialog dan aksi seputar kebijakan migrasi dan diaspora. Para peserta pelatihan dilengkapi dengan seperangkat alat kepemimpinan profesional, kapasitas keterlibatan pemangku kepentingan, dan keterampilan fasilitasi dialog untuk pengaturan multi-pemangku kepentingan (multi-stakeholders dialog)," katanya.
Dari Unpar pihaknya terlibat bersama Elisabeth A Satya Dewi, Ketua Jurusan Hubungan Internasional (HI) Unpar telah lulus menjalankan tiga modul pelatihan dan tersertifikasi menjadi Collective Leadership Specialists.
Menurutnya diaspora Indonesia sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional ke depan.
Sebab, pembangunan nasional perlu didukung sumber daya manusia yang mumpuni dan untuk mencapai target sesuai visi pemerintah, peran dan kontribusi diaspora diperlukan dalam berbagai bentuk.
"Peringatan 100 tahun Indonesia Emas di tahun 2045 menjadi momentum penting bagi Indonesia. Apalagi dengan bonus demografis yang akan terjadi nanti. Maka, kami berpikir tahun 2030 menjadi tahun penting untuk menata dan mengelola Diaspora Indonesia. Apalagi di tahun tersebut juga terdapat target-target SDGs yang perlu dicapai," ucapnya.
Platform CLSI ini secara resmi akan dlluncurkan pada November 2021. Launching event CLSI menjadi bentuk pengakuan yang dirasa penting bagi kelanjutan kerja kolaboratif antar pemangku kepentingan dalam isu diaspora, baik di antara sektor publik Kementerian/Lembaga ataupun dengan sektor swasta, akademia dan masyarakat sipil.
Selain itu, Faktas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Unpar telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan GIZ, dimana salah satu poinnya adalah GIZ mendukung pendirian Pusat Studi Diaspora (Centre for Diaspora Studies) di lingkungan Unpar.
"Harapannya selama satu tahun ke depan kerja sama ini bisa membuahkan berbagai bentuk publikasi ilmiah, non ilmiah, rekomendasi kebijakan bagi pemerintah, pelaksanaan berbagai program kerja seperti seminar, pelatihan, pertukaran staf fakultas yang berkaitan dengan isu diaspora," katanya.
CLSI sendiri adalah platform multi stakeholder ini merupakan bentuk konkret bertemunya para penggiat isu diaspora Indonesia dari berbagai kalangan, seperti perwakilan Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (KSP), Unpar, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Indonesian Diaspora Network Global (IDN-G), Diaspora Connect, Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Prakarsa, dan GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
