Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi untuk mendukung pengembangan kawasan Metropolitan Rebana di wilayah utara Jawa Barat.
Bupati Cirebon Imron Rosyadi mengatakan, tugas dari Satgas Percepatan Investasi tersebut yakni menganalisa lambatnya proses investasi di Kabupaten Cirebon dan membuat tempat pengaduan masyarakat yang tengah menempuh proses perizinan.
"Satgas ini juga melibatkan dari Kejaksaan, TNI-Polri, dan DPRD. Saya juga sudah meminta sekda mencari tempat supaya bisa dilaunching," kata Imron di Kabupaten Cirebon, Rabu (18/8/2021).
Imron mengatakan, selama ini Pemerintah Kabupaten Cirebon sering mendapatkan keluhan dari para investor, terutama dalam hal pelayanan yang memakan waktu lama dan tidak efektifnya sistem birokrasi dinas terkait.
Bupati mendesak Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk meningkatkan pelayanan kepada publik, sebagai upaya pemulihan ekonomi dan percepatan proses investasi.
Berdasarkan Undang-undang (UU) nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, DPMPTSP harus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan membuat standar pelayanan dan pengelolaan pengaduan.
"Kabupaten Cirebon menyabet kategori baik dengan catatan dari Kementerian Pemberdayaaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB), tapi ada beberapa catatan untuk diperbaiki," kata Imron.
"Wilayah Kabupaten Cirebon, tidak unggul dibandingkan daerah lainnya, terutama dengan kawasan priangan timur. Pengaruh sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor utama permasalahan tersebut," sambungnya.
Akibatnya, investor lebih memilih ke daerah tetangga seperti ke Kabupaten Brebes di Jawa Tengah atau wilayah perbatasan lainnya. Menurut Imron, itu sangat merugikan bagi Kabupaten Cirebon
Ia menambahkan, perlu ada perampingan aturan terkait penerbitan perizinan. Menurutnya, kalau proses tersebut bisa dilakukan secara mudah, Kabupaten Cirebon bakal menjadi daerah andalan untuk investor menanamkan modalnya.
"Peraturan yang berbelit-belit akan kami hapus. Selain itu, kami juga tengah mengkaji tata ruang di Kabupaten Cirebon supaya sesuai," kata Imron.
