Bisnis.com, BANDUNG — Di tengah hiruk pikuk upaya penanganan pandemi Covid-19, hantaman varian Delta, dan sejumlah persoalan epidemiologis, Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Daerah Jawa Barat sudah setahun hadir mengiringi. Apa tantangan dan sumbangsihnya pada pemulihan ekonomi Jawa Barat?
Edi Wimpoa memandang halaman belakang rumahnya yang berantakan di Majalaya, Kabupaten Bandung. Ada kandang ayam, kelinci, bercampur dengan tumpukan karung berisi benang bekas. Ada dua mesin sederhana yang menjadi alat dia dan dua orang pegawainya merapihkan benang dan menyusunnya kembali. Benang bekas ini dirapihkan lalu digulung untuk dijadikan bahan jaring menangkap ikan.
Sudah dua tahun Edi bergelut di bisnis ini, menurutnya para nelayan di wilayah Brebes dan Tegal menjadi pelanggan tetap. “Saya bisa kirim dua sampe tiga ton olahan benang bekas ini ke sana, permintaannya lumayan tinggi,” katanya kepada Bisnis, awal pekan ini.
Namun, sejak awal tahun 2021 ini, permintaan mulai sulit dipenuhi. Sejumlah pabrik yang biasa memasok sampah produksi ini mulai minim. Ujungnya, usai Lebaran Edi tak lagi bisa mengoperasikan dua mesin dan memberhentikan dua pegawainya. “Bahan baku nggak ada, pabrik juga banyak yang produksinya berkurang jadi benang bekas susah dapetinnya,” katanya.
Edi putar haluan, bisnis sepi kini dia memilih menjadi penjaga toko yang diupah per minggu. Saat bisnis jalan, dirinya bisa mendapatkan keuntungan cukup besar dari bisnis benang bekas, bisa juga menghidupi dua pekerjanya. “Dulu seminggu bisa dapat sejuta, sekarang mah makin susah,” ujarnya.
Kondisi ekonomi di masa pandemi memang buruk. Ada perbaikan di skala makro namun UMKM seperti Edi tidak mendapatkan efek positif. Menurutnya dirinya berharap situasi ekonomi bisa segera pulih, Covid-19 berakhir dan usahanya bisa berjalan kembali. “Sudah bingung, kalau nerusin usaha modal sudah habis juga, saya nunggu situasi membaik saja, kalau sudah baik, yang kecil-kecil kaya saya pasti ikut kebantu,” tuturnya.
Ketua Harian Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Jabar Ipong Witono mengaku satu tahun terakhir ekonomi mikro di Jawa Barat berantakan dan masih berdarah-darah. Menurutnya tahun lalu, sektor riil masih bisa bertahan, namun lambat laun gejala penurunan terjadi hingga akhirnya kondisi makin mengkhawatirkan di 2021 ini. “Satu setengah tahun kita berdarah-darah,” katanya kepada Bisnis.
Awalnya Menyusun Rekomendasi
Merunut ke belakang, Jawa Barat sendiri termasuk paling cepat membentuk tim Pemulihan Ekonomi Daerah (PED) pada Juli 2020 lalu. Menurut Ipong, tim ini bahkan dibentuk lebih dulu dibanding tim Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dibentuk Pemerintah Pusat. “Tugas kita memberikan rekomendasi kebijakan [pemulhan ekonomi daerah],” katanya.
Satgas yang dibentuk melalui Keputusan Gubernur Nomor 371 tahun 2020 ini beranggotakan para praktisi dunia usaha, akademisi, serta birokrat. Satgas ini merespon situasi ekonomi yang terus memburuk tahun lalu. Paling tidak ada 11 kelompok kerja yang dibentuk untuk melahirkan sejumlah rekomendasi demi penyelamatan, pemulihan, dan penormalan dunia usaha. Ipong kala itu masih duduk sebagai Sekretaris Satuan Tugas, sementara ketua dijabat Sekda Jabar Setiawan Wangsaatmaja.
Setiap pokja yang dibentuk diharapkan memberikan rekomendasi sesuai dengan ruang lingkupnya, ada ketahanan pangan, ada perumahan, sektor transportasi, perdagangan hingga pariwisata. Menurut Ipong, ada 3 kebijakan yang menjadi pegangan pihaknya bekerja. “Kita memilah permasalahan, melakukan penyelamatan, pemulihan dan adaptasi kenormalan baru,” tuturnya.
Meski hanya sebatas mengidentifikasi, dan mempertajam rekomendasi, Satgas PED Jabar bekerja maraton sama halnya dengan Satgas Penanganan Covid-19. Menggelar komunikasi dengan berbagai sektor juga melakukan sosialisasi ke seluruh 27 kabupaten/kota.
Bahkan setelah rekomendasi dihasilkan, pihaknya harus memilah mana usulan yang akan ditujukan ke Pemerintah Pusat, mana yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. Pihaknya juga membatasi rekomendasi sesuai kewenangan di mana untuk kebijakan perbankan, diskon tarif energi, diskon pajak sepenuhnya diserahkan pada Pemerintah Pusat.
“Seperti urusan bunga bank, transaksi perbankan, itu otoritas Pusat. Bahkan Himbara sudah punya kebijakan sendiri. Namun ada juga rekomendasi dari kami yang ditindaklanjuti dan diterima sektor perbankan antara lain rekomendasi soal restrukturisasi, Ini rencananya akan kembali di perpanjang, karena hilir dari pemulihan ekonomi ini kan finansial,” tuturnya.
Data akhir 2020 lalu, pemberian restrukturisasi kredit oleh perbankan di Jawa Barat telah mencapai Rp103,7 triliun dari 1,68 juta debitur. Sedangkan restrukturisasi oleh perusahaan pembiayaan telah mencapai Rp33,16 triliun dari 1,14 juta kontrak pembiayaan.
Langkah lain, PED Jabar juga rutin mendorong agar pemerintah pusat memberikan afirmatif program untuk menunjukan keberpihakan pada dunia usaha. Dia mencontohkan proyek-proyek nasional yang ada di Jawa Barat memberi kesempatan pada para pelaku usaha lokal untuk diberikan kesempatan. “Pak Gubernur Ridwan Kamil, Pak Bahlil [Menteri Investasi] setuju dengan usulan ini,” katanya.
Pihaknya juga menyusun rekomendasi kebijakan insentif yang bisa diberikan oleh Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota pada dunia usaha. Mulai dari insetif untuk pembelian kertas, belanja iklan media, sampai stimulus yang bisa diberikan pada konsumen untuk membeli rumah. Pada prakteknya urusan ini juga kemudian ditunjukan Pemerintah Pusat dengan memberikan banyak paket insentif untuk sektor usaha hingga pada penghapusan pajak barang mewah bagi kendaraan roda empat.
“Untuk sektor konstruksi, kita mintakan agar pelaku usaha lokal terlibat. Ada proyek nasional seperti Pelabuhan Patimban, ada Jalur Tengah Selatan yang terdiri dari 7 kabupaten/kota, kita minta para pelaku usaha lokalnya diberi kesempatan,” paparnya.
PED Jabar juga pada akhir 2020 meluncurkan recovery center bekerjasama dengan OJK dan BI. Recovery center ini berfungsi mempertemukan pihak perbankan dengan para pelaku usaha.“
Berdasarkan survei yang kami lakukan, 30 persen pengusaha tidak mengetahui tentang program pemulihan ekonomi nasional maupun daerah. Dan juga tidak punya akses terhadap perbankan. Saat pandemi, para pengusaha menyampaikan aspirasi tentang perlunya relaksasi dan restrukturisasi kredit. Melalui recovery center ini diharapkan ketimpangan informasi itu tidak ada lagi,” ujarnya.
Bantu Perluasan Vaksinasi
Langkah PED sendiri tidak selalu mulus toh. Kurangnya koordinasi dan komunikasi membuat upaya-upaya pemulihan ekonomi Jawa Barat memasuki 2021 nyaris tak terdengar dibandingkan langkah penanganan Covid-19. Namun menurut Ipong, akhirnya PED juga terjun dalam upaya penanganan Covid-19. “Kalau Covid-19 nggak beres, gimana ekonomi pulih? Makanya kita dorong lewat pembentukan Sentra Vaksinasi Silih Tulungan,” tuturnya.
Sentra Vaksinasi Silih Tulungan ini didirikan di 4 kawasan yang mencerminkan potensi ekonomi. Ada kawasan manufaktur, ketahanan pangan, UMKM dan pariwisata yang diwakili Karawang, Kota Depok, Subang dan Sukabumi. Menurutnya sentra vaksinasi ini tidak melulu hanya untuk para pekerja industri, mengingat komposisi vaksin yang diberikan sebanyak 40 persen untuk pekerja dan 60 persen untuk masyarakat umum dan keluarga pekerja.
Selain itu sentra vaksinasi rencananya tidak hanya berdiri di dalam kawasan industri. “Ada daerah yang tidak memiliki kawasan-kawasan industri, namun kita sudah minta ada subsidi silang dari kawasan industri ke kawasan non industri. Karena itu konsepnya Silih Tulungan,” katanya.
Dalam vaksinasi ini PED tak hanya mendirikan sentra namun juga meramu strategi agar para pelaku ketahanan pangan, UMKM bisa terlayani. Dia mencontohkan untuk vaksin pada petani, pihaknya mengambil lokasi di dua desa di Karawang dengan mendatangkan layanan vaksinasi bergerak.
“Memobilisasi mereka itu nggak gampang, karena itu kita langsung sebar ke wilayah komunal, polanya lagi kita ujicobakan di Karawang. Karena sektor ini jumlahnya besar dan berada di remote area. Seperti nelayan, petani dan sektor informal itu untuk kita menyelenggarakan vaksin butuh biaya lebih besar,” tuturnya.
Ipong berharap upaya-upaya yang dilakukan Satgas PED Jabar secara perlahan memberikan kontribusi pada pemulihan ekonomi. “Sambil kita terus perbaiki koordinasi dan komunikasi dengan pemegang kebijakan,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
