Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat menandatangani perjanjian kerja sama dengan 27 pemkab/pemkot se-Jabar terkait penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
Perjanjian kerja sama merupakan upaya percepatan pemerintahan digital seperti amanat Perpres 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Dari Pemprov Jabar PKS ditandatangani Kepala Dinas Komunikasi Jabar Setiaji sementara dari kab/kota perwakilan pemda masing-masing.
"Diskominfo memiliki kewajiban membantu daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik terutama dalam penyiapan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung percepatan pelayanan publik," ujar Setiaji, Kamis (12/8/2021).
Menurut Setiaji, perjanjian kerja sama juga sebagai wujud penguatan, sinergi, dan kolaborasi antar provinsi dengan kab/kota dalam percepatan pembangunan infrastruktur Jabar 2020 -2023.
"Infrastruktur yang dimaksud terutama dalam bidang informatika, statistik, persandian dan komunikasi, termasuk dalam pengembangan command center di daerah," jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wangsaatmadja menjelaskan, penyelenggaraan pemerintahan yang dinamis adalah sebuah keniscayaan.
"Untuk menyelenggarakan pemerintahan dinamis perlu dukungan perangkat memadai terutama teknologi informasi yang telah berkembang pesat. Indonesia sudah terkejar Filipina dan Thailand dalam indeks pelayanan publiknya," bebernya.
Padahal, kata Setiawan, penetrasi internet Indonesia mencapai 75% dari jumlah penduduk, dan di Jabar 85%. "Itu artinya bahwa relatif tidak ada kendala bagi masyarakat dengan pelayanan publik berbasis elektronik karena besarnya persentase pengguna internet di Jabar," kata Setiawan.
Oleh karena itu, menurut Setiawan, kerja sama antara provinsi dengan kab/kota mutlak diperlukan mempercepat perwujudan pemerintahan berbasis elektronik, sebagai daya dukung terwujudnya cita-cita Jabar Juara Lahir Batin.
