Bisnis.com, BANDUNG—Perpanjangan PPKM hingga 16 Agustus dibarengi dengan relaksasi pembukaan mal dan pusat perbelanjaan dengan kapasitas yang diperbolehkan 25 persen. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memanfaatkan relaksasi ini untuk menggenjot cakupan vaksinasi.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan pembukaan mal dan pusat perbelajaan disertai syarat pengunjung harus menyertakan surat vaksin atau hasil tes antigen bagi mereka yang belum bisa divaksin atau baru sembuh dari Covid-19. Karena itu pihaknya berencana membuka pusat vaksinasi di setiap pusat perbelanjaan.
“Kalau ada warga yang mau shopping dan belum vaksinasi, nanti bisa datang ke mal yang ada ruangan vaksinasi,” katanya dikutip Rabu (11/10/2021).
Menurutnya pembukaan terbatas mal dan pusat perbelanjaan sudah sesuai harapan pihaknya, terutama agar sektor ritel kembali bergerak. Di sisi lain pembukaan ini diyakini akan turut mempercepat upaya pihaknya memperluas vaksinasi. Rencananya pembukaan sentra vaksin tersebut akan ditindaklanjuti oleh Sekda Jabar dalam satu dua hari ke depan. “Di mal tertentu yang akan kita kondisikan,” ujarnya.
Proses vaksinasi di Jawa Barat sendiri menurutnya sudah cukup tinggi dimana pihaknya menggeber jatah vaksin yang diberikan pusat. Menurutnya capaian vaksinasi Jawa Barat secara fair harus dilihat dari jumlah vaksin yang diberikan pusat dan disuntikan pada warga bukan dibandingkan dengan jumlah penduduk yang hampir 50 juta.
“Saya keberatan kalau disebut vaksinasi Jabar masih rendah, kita itu menghabiskan apa yang dikasih. Jangan selalu mengukur dengan presentase, jumlah yang diberikan ke Jabar dan DKI itu mirip-mirip, kita habiskan dengan kecepatan yang sama,” tuturnya.
Menurutnya jika angka capaian vaksinasi saat ini selalu dibandingkan dengan jumlah penduduk, maka Jabar akan terus terlihat rendah. Namun alat ukur ini menurutnya tidak mencerminkan kinerja.
“Kalau boleh sesekali membandingkannya dengan absolut dengan berapa jumlah yang sudah disuntikan. Kita sudah dua sampai tiga kali lipat dari Bali misalkan. Tapai kalau presentase dengan penduduk Bali yang hanya 5 juta, tentu (Jabar) masih rendah,” katanya.
Ridwan Kamil juga memastikan untuk mengatasi persoalan distribusi vaksin sudah disepakati semua pihak bahwa informasi ketersediaan vaksin akan dikelola Provinsi. “Kami punya diskresi untuk mengatur di provinsi. Jika ada yang kehabisan cepat, bisa kami pinjam ambil dari yang stoknya masih banyak. Itu sudah disepakati dengan kemenkes. Jadi kalau ada kendala, ini kami lakukan,” tuturnya.
Upaya-upaya ini menurutnya seiring dengan pembukaan sentra vaksinasi, mobil layanan vaksinasi, dan dukungan stakeholder lain untuk mempercepat vaksinasi, termasuk pengajuan 15 juta dosis vaksin ke pemerintah agar target herd immunity di Jawa Barat tercapai Desember 2021 mendatang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
