Bisnis.com, BANDUNG—Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Jabar meminta pertumbuhan ekonomi Jawa Barat triwulan II/2021 yang melejit 6,13 persen tidak membuat kepala daerah terlena. Mengingat kondisi di sektor riil butuh pertolongan serius.
Ketua Harian Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Jabar Ipong Witono pihaknya dalam waktu dekat akan membedah secara detil data makro yang menunjukkan ada rebound pertumbuhan ekonomi baik di triwulan II/2021. Menurutnya kondisi makro tidak bisa dilepaskan dengan kondisi mikro untuk menunjukan situasi perekonomian yang lebih obyektif.
“Dari aspek makro, betul pertumbuhan membaik, kami monitoring ini dari minggu ke minggu,” katanya kepada Bisnis, Selasa (10/8/2021).
Namun dari aspek mikro, Ipong menilai kondisi perekonomian di sektor riil lebih parah, berdarah-darah, dan butuh langkah luar biasa untuk memulihkannya. Kondisi di level mikro ini sudah terjadi sejak 1,5 tahun terakhir masa pandemi merebak di Indonesia. “Sisi mikro kita berantakan. Itu yang terjadi sesungguhnya, kami [PED] sudah bilang sektor riil ini perlu diperhatikan,” tuturnya.
Ipong menuturkan sejumlah sektor usaha berdarah akut sejak 1,5 tahun lalu dan belum menemui jalan keluar. Dia mencontohkan sektor media dan industri grafika yang makin terpuruk di masa pandemi. “Kami sudah mengusulkan ada kebijakan insentif, contoh untuk media cetak konvensional dan penerbitan, kita minta untuk mendapatkan dukungan, tapi kita dihadapkan pada refocusing,” ujarnya.
Satgas PED sendiri sudah meminta agar dalam refocusing APBD Jawa Barat tiap divisi memiliki anggaran untuk menggelar beberapa kegiatan. Menurutnya, dari hitung-hitungan yang ada, anggaran tersebut tidaklah besar.
Namun kondisinya tidak sesuai harapan. Untuk media saja anggaran yang tersedia hanya Rp1,5 miliar. “Sumatra Utara itu Rp8 miliar, kita dorong supaya ini lebih besar. Untuk menolong percetakan yang terlanjur terbit misalnya, kita ajukan ini untuk dibeli pemerintah dan dibagikan ke sekolah,” tutur Ipong.
Menurutnya mengabarkan berita baik terkait pertumbuhan ekonomi Jawa Barat di satu sisi baik, namun PED menilai kabar ini diimbangi dengan memberikan gambaran pada masyarakat bahwa di sisi mikro tengah butuh pertolongan. “Jadi, pertumbuhan ekonomi triwulan II 2021 ini kami menilai, kita jangan terlena, karena sektor riil kita masih berdarah-darah. Kondisi obyektif harus disampaikan, ini agar kita bisa mencari solusi terbaik,” tuturnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar Dyah Anugrah mengatakan, pertumbuhan ini bagian dari buah penanganan ekonomi melalui program Pemulihan Ekonomi baik pada level nasional maupun Jabar yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk kemampuan masyarakat dan dunia usaha dalam berinovasi untuk tetap survive di tengah pandemi.
Secara level, nominal PDRB Jawa Barat atas dasar harga konstan pada triwulan II/2021 sebesar Rp374,69 triliun. Angka ini hampir mendekati nilai kondisi PDRB triwulan II/2019 (Rp375,22 triliun), yaitu kondisi pada saat belum dilanda Pandemi Covid-19. Hanya dibutuhkan pertambahan nilai tambah bruto (NTB) sekitar 0,14 persen untuk mencapai level triwulan II/2019.
Hal ini menjadi indikasi bahwa ekonomi Jawa Barat sudah mulai beranjak normal, meskipun belum optimal. Sementara secara year on year, dari sisi produksi hampir semua lapangan usaha tumbuh positif kecuali pertanian dan jasa pendidikan. Industri selaku lapangan usaha utama di Jabar yang pada triwulan II/2021 memiliki kontribusi 41,1 persen, mampu tumbuh 7,26 persen. Pertumbuhan pada lapangan usaha ini didorong oleh industri non migas.
Pasar luar negeri yang mulai membaik membuat ekspor nonmigas Jabar yang didominasi produk industri tumbuh tinggi. Selama Januari – Juni 2021, nilai ekspor non migas Jawa Barat mengalami pertumbuhan 29,64 persen dibanding priode yang sama tahun 2020 (y–to–d).
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sendiri mengatakan ekonomi Jawa Barat 3 bulan terakhir tumbuh pesat ke 6,13% naik drastis dari bulan yang sama tahun 2020 yang mencapai -4%. “Artinya terjadi transaksi perdagangan yang masif dan melompat, walau masih ada sektor yang tertekan karena PPKM,” katanya dalam keterangan yang dikutip Minggu (8/8/2021).
