Bisnis.com, BANDUNG — Angka kedisiplinan masyarakat di Jawa Barat masih rendah meski PPKM Darurat sudah berjalan selama hampir lima hari.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan PPKM Darurat yang menargetkan bisa menurunkan pergerakan warga hingga 30 persen, baru bisa menurunkan hingga 17 persen.
“Pelaksanaan PPKM, belum memuaskan,” katanya dalam jumpa pers daring, Selasa (6/7/2021).
Menurutnya karena belum memuaskan, pihaknya sudah melakukan koordinasi untuk melakukan lebih banyak penyekatan dan penindakan.
“Termasuk tipiring di jalan segera dilaksanakan untuk mengurangi mobilitas,” katanya.
Dia menilai masih rendahnya angka tersebut karena masih ada kerancuan terkait sektor kritikal dan esensial yang diperbolehkan untuk bekerja.
“Itu nanti kita akan melakukan edukasi lagi agar masyarakat jelas apa itu pengertian kritikal dan esensial,” ujarnya.
Ridwan Kamil berjanji pekan ini akan mulai menindak tempat usaha atau perkantoran non esensial dan kritikal yang tidak memberlakukan work from home (WFH) 100 persen. “Termasuk industri yang masih bandel,” ujarnya.
Menurutnya untuk industri yang bandel dari hasil identifikasi ada dua hal kenapa tidak WFH 100 persen. Satu, ada yang tidak memiliki Satgas Covid-19, sehingga ketika banyak karyawan kena Covid-19 hanya dipulangkan tidak diurus hingga menimbulkan klaster keluarga.
“Kedua, mereka tetap buka meskipun mereka bukan masuk kategori industri kritikal dan esensial, tim dari polisi akan segera merazia ke industri juga,” katanya.
Pertama pelaksanaan PPKM, belum memuaskan, target penurunan 30 persen, ini masih di angka 17 persen. masih koordinasi akan banyak penyekatan dan penindakan, termasuk tipiring di jalan segera dilaksanakan untuk mengurangi mobilitas.
Untuk mempertajam rantai komando penegakan PPKM Darurat, pihaknya akan merutinkan rapat koordinasi. “Jika ada urgensi kita laksanakan bisa tiga hari sekali,” katanya.
