Bisnis.com, BANDUNG--Realisasi APBD 2020 Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini masih di angka 35,58% atau Rp14,8 triliun dari total anggaran yang mencapai Rp41 triliun. Kenapa?
Asisten Daerah Bidang Administrasi Setda Jabar Dudi Sudrajat Abdulrachim mengatakan Pemprov awalnya bergantung pada serapan dana bantuan sosial tunai dan nontunai yang direncanakan sebanyak empat tahap. “Harusnya Juli kemarin tahap IV itu sudah selesai, tapi tahap I saja terlambat sampai 50 hari,” katanya kepada Bisnis, Kamis (3/9/2020).
Menurutnya realisasi bantuan sosial ini sejatinya bisa mendongkrak serapan cukup tinggi. Dari alokasi sebesar Rp3,8 triliun saat ini anggaran tersebut baru terserap Rp1,5 triliun. Satu tahap penyaluran untuk 1,4 juta kepala keluarga dalam hitungan Dudi anggaran yang dibelanjakan bisa mencapai Rp700 miliar. “Angka kasar dari situ saja sudah terserap Rp3 triliun, besar,” ujarnya.
Terkait belanja di luar urusan Covid-19, Dudi melihat dampak refocusing rupanya membuat arus keuangan Pemprov Jawa Barat terganggu. Karena itu, seluruh perangkat daerah bersikap selektif dalam berbelanja. “Selektif hanya untuk belanja yang super prioritas, bisa jadi belanja modal atau belanja barang,” paparnya.
Masalah lain, refocusing anggaran juga membuat jadwal lelang di sejumlah dinas turut bergeser. Alhasil, realisasi belanja modal pun dipastikan baru bisa disalurkan menjelang akhir tahun anggaran. “Jadwal lelang ikut berubah, jadi belanja modal terganggu,” ujarnya.
Sebelumnya, saat menggelar rapat terbatas terkait penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi lewat videoconference dengan gubernur se-Indonesia, Selasa (1/9/) kemarin, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan daerah untuk segera menggelontorkan belanja pemerintah guna mencegah resesi ekonomi.
“Untuk kuartal ke tiga (hingga) September, kalau kita masih berada masih posisi minus, artinya masuk resesi. Karena itu saya minta percepat belanja APBD provinsi dan perintahkan bupati/walikota agar APBD kabupaten/kota, terutama yang berkaitan dengan belanja barang, belanja modal, belanja bansos, betul-betul disegerakan, sehingga bisa meningkatkan konsumsi masyarakat dan bisa memulihkan ekonomi di daerah,” tegas Presiden.
