Bisnis.com,BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat meramu skema subdisi berupa dana penyertaan guna mendongkrak pemulihan ekonomi di sektor properti.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Jawa Barat Boy Iman Nugraha mengatakan pihaknya bersama Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Jawa Barat di Kelompok Kerja Properti tengah merumuskan skema pembiayaan alternatif guna mendongkrak perumahan segmen Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Menurutnya skema pembiayaan alternatif perlu didorong agar pengembang di Jawa Barat bisa mengakselerasi program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pihaknya menghitung kurang lebih subsidi yang dibutuhkan agar perumahan MBR bergerak mencapai Rp600 miliar. “Ini untuk membangun kurang lebih 3-4 ribu unit rumah MBR,” katanya pada bisnis, Selasa (1/9/2020).
Rancangan yang rencananya akan masuk dalam cetak biru pemulihan ekonomi Jawa Barat tersebut memasukan APBD dalam penyertaan pembiayaan FLPP. Bantuan subsidi daerah dalam program yang sudah dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tersebut diyakini bisa menambah jumlah rumah yang dibangun.
“Misalnya kalau FLPP murni Kementerian PUPR kita hanya bisa membangun 3300 unit MBR. Kalau ada kontribusi dari APBD, kita bisa meningkatkan sampai 5500 unit. Jadi ada percepatan pemenuhan perumaan, sekaligus mempersempit disparitas backlog,” ujarnya.
Di sisi konsumen, bantuan juga akan diberikan pada masyarakat yang membutuhkan perumahan. Menurutnya syarat FLPP cair adalah konsumen dianggap memenuhi persyaratan perbankan. Boy menilai, jika provinsi bisa memberikan subsidi pada konsumen agar layak bankable maka hal tersebut bisa meringankan proses transaksi pembelian properti.
Boy mengaku skema ini tidak hanya menguntungkan pengembang semata. Menurutnya kebutuhan masyarakat akan perumahan akan muncul jika subsidi diberikan. “Jadi kalau dari persyaratan KPR terbatas, kami bisa dorong [konsumen] untuk bisa maju, mengajukan, melalui bantuan dari pemerintah provinsi,” tuturnya.
Sektor properti khususnya perumahan MBR menurutnya turut terdampak Covid-19. Bukan karena tidak ada permintaan, namun lembaga pembiayaan seperti perbankan bersikap hati-hati dengan pengajuan kredit. “Demand MBR ada hanya perjalanannya melambat. Ada kehati-hatian tinggi [perbankan] soal KPR,” katanya.
Agar skema subsidi ini mulus, Boy mengaku pihaknya terus mendiskusikan hal ini dengan Pemerintah Pusat. Menurutnya kontribusi APBD provinsi maupun kabupaten/kota dalam program FLPP otomatis membuat tanggung jawab program ini sebagian harus ditanggung daerah. “Ini yang harus didiskusikan dengan Pusat,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
