Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kota Bandung Dijadikan Pilot Project Birokrasi Bebas Pungli

Kota Bandung akan dijadikan pilot project Birokrasi Bebas Pungli oleh Saber Pungli Jawa Barat.
Wali Kota Bandung Oded M Danial didampingi Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli Jabar Kombespol Syahri Gunawan/Bisnis-Dea Andriyawan
Wali Kota Bandung Oded M Danial didampingi Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli Jabar Kombespol Syahri Gunawan/Bisnis-Dea Andriyawan

Bisnis.com, BANDUNG - Kota Bandung akan dijadikan pilot project Birokrasi Bebas Pungli oleh Saber Pungli Jawa Barat.

Hal tersebut didapat usai pertemuan antara Wali Kota Bandung Oded M Danial dan Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli Jabar Kombespol Syahri Gunawan, di Balai Kota Bandung, Selasa (16/6/2020).

"Tadi kita bahas tentang bagaimana kita Saber Pungli di Kota Bandung bisa melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana pesan dari Presiden Jokowi agar saberpungli bisa efektif di daerah," kata Oded.

Menurut Oded, Kota Bandung sudah siap dijadikan projek percontohan untuk penerapan birokrasi bebas pungli. Ia pun sudah meminta kepada tim Saber Pungli Kota Bandung untuk memperkuat koordinasi dengan Saber Pungli Jabar.

"InsyaAllah kalau bicara kesiapan kita harus siap, optimis, bahwa kita bisa, kata kuncinya ketika mendapat tantangan menjadi pilot projek, kita sampaikan arahan saya kepada Saber Pungli harus mengikuti arahan dari Saber Pungli Jabar," jelas Oded.

Menurutnya, dalam penerapan birokrasi bebas pungli pihaknya memperkuat fungsi pengawasan dan edukasi serta sosialisasi. Sehingga, tindakan yang akan mengarah pada pungli bisa dicegah.

"Sektor yang harus diperkuat semuanya, dari penegakan, penindakan, sosialisasi dan edukasi, kalau semua bergerak saya kira bisa terimplementasi dengan baik," jelasnya.

Sementara itu, Syahri menjelaskan Kota Bandung dipilih menjadi pilot projek birokrasi bebas pungli lantaran dinilai memiliki kesiapan yang baik di antara kota kabupaten di tiga provinsi lainnya.

"Dari tiga provinsi, Kota Bandung saya liat paing siap, dari WBK menjadi WBM ini sudah dipaparkan tadi, insyaAllah terealisasi," kata dia.

Selain itu, Syahri menyebut penerapan birokrasi bebas pungli ini nantinya akan diukur dalam penerapan pelayanan publik yang memiliki celah korupsi yang sangat rendah.

"Bahwa seminimal mungkin terjadi korupsi di wilayah tersebut, sehingga dia menjadi daerah yang bebas korupsi dan meningkat lagi menjadi wilayah bebas melayani," kata dia.

Syahri menilai, sektor pelayanan menjadi sektor yang memiliki risiko tinggi terjadinya pungli. Sehingga ia terus melakukan pencegahan dengan edukasi dan juga sosialisasi. (K34)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Dea Andriyawan
Editor : Ajijah
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper