Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon memastikan stok pangan untuk wilayah Kabupaten Cirebon aman untuk 15 bulan ke depan, setelah merebaknya penyebaran virus corona atau COVID-19 di beberapa daerah di Indonesia.
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Rahmat Sutrisno, mengatakan, laporan dari sejumlah instansi terkait setelah dilakukan pengecekan, stok pangan, sehingga masyarakat diminta untuk panic buying.
"Imbas corona ini cuma berdampak pada pembatasan aktivitas masyarakat saja," kata Rahmat saat ditemui di Pendopo Bupati Cirebon, Jalan Kartini, Kota Cirebon, Minggu (15/3/2020).
Kapolresta Cirebon, Kombes Syahduddi, mengatakan, pihaknya akan mengoptimalkan peras Satgas Pangan untuk melakukan peninjauan kondisi riil stok pangan di Kabupaten Cirebon.
Upaya tersebut, kata Syahduddi, merupakan salah satu langkah kepolisian untuk mengantisipasi kelangkaan stok pangan di masyarakat.
"Jangan sampai masyarakat melakukan panic buying seperti beberapa waktu lalu yang dilakukan di kota lain," katanya.
Kebutuhan yang saat ini diburu oleh masyarakat akibat wabah virus tersebut, yakni masker penutup mulut dan hidung, hand sanitizer, dan sembilan bahan pokok (sembako).
Polresta Cirebon, belum lama ini melakukan monitoring ke sejumlah pusat perbelanjaan dan pasar tradisional, untuk mengetahui ketersediaan kebutuhan yang saat ini diburu oleh masyarakat.
Syahduddi mengatakan, dari hasil monitoring tersebut, jenis barang yang sudah mengalami kelangkaan di pasar tradisional dan pusat perbelanjaan yakni masker.
"Di beberapa tempat masih ada, namun stok menipis, selebihnya aman. Kami pastikan tidak kelangkaan," katanya.
Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Cirebon pun, saat ini terus melakukan patroli cyber untuk mengantisipasi meluasnya pesan berantai atau informasi hoaks di dunia maya soal virus corona.
Selama satu pekan melakukan pemantauan, Polresta Cirebon pun sudah mengidentifikasi sejumlah akun yang menyebarkan hoaks virus corona di wilayah hukum Kabupaten Cirebon.
"Ada beberapa yang sudah diidentifikasi, kami tidak bisa sebutkan," katanya.
Polresta Cirebon pun menegaskan, bila ada masyarakat yang melakukan pelanggaran berupa penimbunan barang kebutuhan atau menyampaikan informasi hoaks akan dijerat hukum berlaku.
"Ada dua UU tentang perdagangan dan UU praktik monopoli yang akan menjerat pelaku kejahatan tersebut, lima bulan sampai lima tahun penjara," katanya. (K45)
