Bisnis.com, BANDUNG — Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat akan segera membangun pusat distribusi komoditas pokok masyarakat di sejumlah daerah sebagai tindak lanjut perintah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Moh. Arifin Soedjayana mengatakan Gubernur mengharapkan keberadaan pusat distribusi tersebut mampu mengendalikan inflasi juga meredam gejolak harga pasar komoditas kebutuhan pokok masyarakat.
“Pengendalian inflasi menjadi salah satu strategi Pak Gubernur menekan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi, pembangunan pusat distribusi ini sekaligus menindaklanjuti lahirnya peraturan daerah tentang pusat distribusi di Jawa Barat,” katanya di Bandung, Jumat (21/2/2020).
Menurutnya pusat distribusi itu bertujuan sebagai penyangga (buffer) yang bisa berperan sebagai stabilisasi harga. Fungsi buffer ini pada intinya tidak berbentuk ritel.
“Permintaan dan persediaan (kebutuhan pokok) itu terjadi, kemudian jika persediaan banyak yang mengakibatkan harga anjlok maka buffer ini bisa menampung, dan sebaliknya. Jadi lebih ke arah fungsi memang dia ada gudang. Nanti ini akan diatur melalui peraturan gubernur,” ujar Arifin.
Disinggung mengenai rencana jumlah pembangunan pusat distribusi provinsi ini, Arifin menjelaskan, ada beberapa pilihan yang akan diusulkan yakni berkisaran 10 hingga 14 titik yang tersebar di beberapa wilayah di Jawa Barat.
Meski demikian, kata dia, pihaknya ingin terlebih dahulu mengoptimalkan tempat Sistem Resi Gudang (SRG) yang sudah berdiri di Jawa Barat sebanyak 13 lokasi. Optimalisasi SRG ini diakui sebagai langkah awal pembentukan pusat distribusi provinsi.
“Kalau menurut saya enggak usah kita bangun baru lokasi pusat distribusi provinsi ini. Di kita (Jawa Barat) ada sekitar 13 gudang SRG beras. Itu bisa dijadikan pilot project pusat distribusi provinsi ini. Seperti halnya SRG beras di Cianjur kita berikan bantuan mesin pembersih beras. Nantinya SRG beras di Cianjur ini bisa menjadi salah satu penyuplai beras di Jawa Barat,” ujar dia.
Ke depannya, lanjut dia, sesuai dengan tujuan pembentukan pusat distribusi provinsi ini untuk melindungi petani dari sisi stabilitas harga pasar, maka dibutuhkan peran serta BUMD Jawa Barat lainnya yakni BUMD Jabar Agro. Bahkan, kata dia, dalam peraturan daerah itu pun sudah diamanatkan bahwa BUMD Jabar Agro ini berperan untuk stabilitas pangan.
Arifin pun menegaskan, agar peraturan daerah ini implementatif maka pihaknya segera membuat peraturan gubernur dan program kerjanya. Pihaknya pun mendorong agar DPRD Jawa Barat pun turut mendukung dari sisi pengesahan anggarannya. Sebab, peraturan daerah pusat distribusi provinsi ini merupakan salah satu perda inisiatif DPRD Jawa Barat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
