Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Disparbud Jabar tidak Bisa Sendirian Atasi Kawin Kontrak di Puncak

Fenomena kawin kontrak yang terjadi di kawasan Puncak Bogor dan Cianjur memerlukan penanganan multidimensi agar tidak mengganggu dampak positif dari perkembangan ekonomi pariwisata di kawasan tersebut.
Ilustrasi/Antara
Ilustrasi/Antara

Bisnis.com,BANDUNG—Fenomena kawin kontrak yang terjadi di kawasan Puncak Bogor dan Cianjur memerlukan penanganan multidimensi agar tidak mengganggu dampak positif dari perkembangan ekonomi pariwisata di kawasan tersebut.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat Dedi Taufik mengatakan pihaknya bersama Pemkab Bogor dan Cianjur sudah aktif melakukan pemantauan dan himbauan daerah untuk melakukan tindakan preventif mencegah praktik tersebut terjadi.

“Berdasarkan informasi dari dua kabupaten tersebut, mereka sudah membentuk tim gabungan sejak 2015 lalu dan terus aktif melakukan pemantauan,” katanya, Senin (17/2/2020) malam.

Langkah daerah ini menurutnya juga akan diimbangi pihaknya dengan memasang berbagai himbauan pada masyarakat agar mewaspadai dan turut aktif melakukan pemantauan sosial. Dedi berharap langkah pembentukan tim dan himbauan yang dilakukan bisa mengurangi dampak negatif dari sisi lain majunya ekonomi pariwisata di kawasan tersebut.

“Tapi masalah ini butuh diatasi secara multidimensi, tidak hanya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan saja yang aktif melakukan pemantauan dan tindakan pencegahan. Karena maraknya informasi prostitusi di kawasan Puncak dan sekitarnya merupakan ekses sosial berkembangnya destinasi. Kami melihatnya ini sebagai krisis kepariwisataan yang harus diatasi multidimensi, baik agama, pendidikan, sosial, budaya dan ekonomi,” kata Dedi Taufik.

Menurutnya praktik ini juga masih berkembang seiring perkembangan pola hidup dan situasi yang ditopang oleh perkembangan teknologi. Majunya teknologi mempengaruhi perilaku sosial terutama pada para pelaku praktik tersebut.

“Salah satu solusi mengatasi persoalan ini adalah penyediaan kesempatan dan lapangan pekerjaan, jadi tidak hanya urusan pariwisata saja. Ini perlu kita cermati dengan baik,” ungkapnya.

Dedi sendiri memastikan pertumbuhan kawasan Puncak dan sekitarnya sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Barat tidak boleh terganggu dengan praktik kawin kontrak. Menurutnya pariwisata sudah menjadi penyumbang terbesar pembangunan daerah. “Aspek positifnya sudah berefek langsung pada masyarakat dan ekonomi daerah,” kata Dedi.

Sejak kawasan tersebut berkembang dan tingkat kunjungan yang makin naik, sejumlah peluang ekonomi bermunculan. Pariwisata menurut Dedi melahirkan sektor informal seperti berkembangnya amenitas pariwisata, usaha transportasi lokal hingga jasa-jasa lain yang terkait dengan dukungan kepariwisataan.

“Kami berharap jika penanganan ini lintas sektoral maka dampak negatif seperti adanya kawin kontrak bisa kita selesaikan,” pungkas dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Ajijah
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper