Bisnis.com, BANDUNG – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla membagikan pengalaman panjangnya saat duduk sebagai pengusaha dan wapres.
Mulai dari perusahaannya sempat kalah tender di era Presiden Soeharto hingga keterlibatannya merumuskan kebijakan konversi minyak tanah ke gas.
Pengalaman itu Kala ungkapkan saat menyampaikan orasi ilmiah penganugerahan Doktor Honoris Causa dirinya dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Senin (13/1/2020).
Dia bercerita pengalamannya saat merintis Bukaka, sebagai produsen dan eksportir garbarata, jembatan penghubung ruang tunggu ke pintu pesawat. Pria yang akrab disapa JK ini menuturkan, Bukaka dirintis bersama sejumlah insinyur muda dari ITB pada awal 1980-an, dengan visi mendorong inovasi teknologi dan meningkatkan peran produk nasional.
“Pembangunan Bandara Soekarno-Hatta tahap 2, pada era 90-an merupakan salah satu momen penting bagi Bukaka, perusahaan yang namanya diambil dari nama kampung kami di Bone,” katanya.
Menurutnya, proyek strategis nasional itu menjadi titik awal bagi kiprah Bukaka di dunia internasional, sebagai satu dari hanya lima produsen garbarata di dunia. Empat lainnya dari Amerika Serikat, Jerman, China, dan Jepang.
Dia menuturkan, Bukaka berpartisipasi dalam tender penyedia garbarata proyek Bandara Soetta tahap dua itu. Saat itu, Kalla meyakinkan sejumlah menteri termasuk Menristek B.J. Habibie bahwa perusahannya mampu menciptakan komponen tersebut.
“Saya sampaikan bahwa beliau [Habibie] bisa membangun pesawat terbang, masa jembatannya saja kami tidak mampu bangun, dan beliau pun mendukung rencana kami,” katanya.
Namun langkah tersebut tak mulus. Kala mengatakan, Bukaka ternyata kalah dalam tender oleh perusahaan yang menurutnya dekat dengan pusat kekuasaan, keluarga Presiden Soeharto.
“Sesungguhnya perusahaan tersebut hanya berperan sebagai agen dari produsen garbarata asing. Nuansa KKN [korupsi, kolusi, dan nepotisme] memang sangat kental saat itu,” katanya.
Dia pun mendatangi perusahaan tersebut, kemudian menyampaikan pesan bahwa perusahaannya menawarkan produk dalam negeri, sesuatu yang dianjurkan oleh presiden saat itu. Selain itu, Kala mengingatkan bahwa proyek tersebut kecil bagi perusahaan tersebut, tetapi begitu berarti bagi ribuan karyawan Bukaka dan puluan ribu keluarga mereka.
“Saya juga sampaikan bahwa saya orang Bugis yang lebih baik mati berdarah daripada mati kelaparan. Dia [perusahaan tersebut] pun terkejut lalu mundur. Akhirnya Bukaka pun mendapatkan proyek tersebut dan Pak Harto kemudian memberi nama Garbarata pada produk tersebut,” ujar JK yang disambut tepuk tangan para tamu undangan.
Konversi Minyak Tanah ke Gas
Dalam kesempatan itu, Kala juga berbagi pengalamannya saat menjabat Wapres periode pertama. Persoalan yang dihadapinya saat itu adalah krisis energi pada 2005. Harga minyak dunia pada tahun itu menyentuh level US$70 per barel.
Kala menuturkan, sebagai antisipasi, pemerintah mengambil tiga kebijakan, yaitu menaikkan harga BBM, menghemat pemakaian listrik, dan mengkonversi minyak tanah ke gas LPG.
Menurutnya pada periode awal pemerintahan SBY-JK, kemampuan pemerintah dalam menjalankan program pembangunan begitu terbatas akibat situasi fiskal yang sulit.
“Pada 2005, subsidi energi mencapai Rp 94 triliun, atau mewakili 21% belanja negara. Mengurangi subsidi merupakan langkah yang harus ditempuh,” katanya.
Ayah lima anak ini melanjutkan, pada Maret dan Oktober 2015, harga BBM dinaikkan 120%, tetapi suasana masih tenang karena diimbangi oleh pemberitaan bantuan langsung tunai. Selain itu, keputusan menaikkan harga dilaksanakan diawal bulan puasa, sehingga sulit menggerakkan masyarakat untuk berdemo.
“Mana ada mau berdemo saat bulan puasa,” ujarnya mengundang gelak tawa para tamu undangan.
Setelah kebijakan tersebut, Kala menuturkan ada peluang penguatan fiskal lebih dalam dengan mengurangi subsidi minyak tanah leat konversi ke sumber energi lebih murah.
Pria kelahiran Watampone ini mengatakan, ketika itu subsidi minyak menyentuh lebih dari 40% subsidi energi, dengan tingkat kebocoran subsidi mencapai 20% - 30%.
“Di sisi lain, minyak tanah adalah produk yang inferior, selain berbau dan berasap, juga berbahaya. Saat itu kompor meledak yang seringkali menyebabkan kebakaran rumah umum terjadi. Kita perlu alternatif lain,” ujarnya.
Untuk mencari solusinya, JK mengungkapkan, saat itu dilakukan studi dan percobaan di rumahnya di Bukaka dan di Universitas Trisakti. Percobaan tersebut menunjukkan bahwa kalori dalam satu liter minyak tanah setara dengan kalori dalam 0,4 kilogram gas LPG. Artinya harga per-kalori gas LPG jauh lebih rendah daripada minyak tanah.
“Akhirnya gas LPG pun diputuskan menjadi pilihan pengganti,” ujarnya.
Meskipun demikian, JK mengatakan, saat itu konversi minyak tanah bukan masalah teknis semata, tetapi juga terkait pola pikir masyarakat, budaya, dan keuangan. Alhasil, perlu waktu dan investasi besar guna menjalankan rencana tersebut, sementara situasi fiskal negara memerlukan solusi cepat.
Akhirnya, sambung JK, pemerintah mengambil sejumlah lengkah strategis, yaitu menugaskan Pertamina sebagai kordinator pelaksana. Kemudian, Krakatau Steel ditunjuk sebagai penyedia jutaan ton baja, melalui kontrak jangka panjang.
“Lebih dari 40 perusahaan pabrikasi tabung ikut tumbuh dan terlibat dalam program tersebut. Mereka memproduksi 125 juta tabung gas LPG dan 60 juta kompor gas dalam waktu singkat,” ujarnya.
JK menuturkan bahwa ukuran tabung dibuat relatif kecil untuk mudah dipindahkan oleh ibu rumah tangga serta mudah dijinjing oleh pedagang kaki lima.
Namun, ada pengalaman tak terlupakan oleh JK saat penentuan warna tabung gas LPG. Dia mengungkapkan, pemilihan warna tabung gas jangan sampai terasosiasi oleh partai politik. Untuk menghindari hal tersebut dipilihlah warna hijau muda agar terlihat netral.
“Warna tabung pun dipilih warna yang netral agar tidak diasosiasikan dengan partai tertentu,” katanya.
Selain dua pengalaman tersebut, JK juga menceritakan sejumlah pengalaman lainnya. Mulai dari seperti keterlibatannya dalam pembangunan bandara di Indonesia, Asian Games 2018, pembuatan panser produk Indonesia, hingga proyek listrik tenaga air.
Dia mengatakan, pengalaman di atas hanyalah sebagian dari begitu banyak pembelajaran yang saya dapatkan dari perjalanan panjang di dunia bisnis, dunia politik dan pemerintahan. “Hampir kesemuanya secara langsung dan tidak langsung terkait dengan upaya meningkatkan produktivitas.” katanya.
ITB menggelar Sidang Terbuka Penganugerahan Doktor Honoris Causa M. Jusuf Kalla di Aula Barat Kampus ITB, Bandung, Senin (13/1/2020). Wapres JK dianugerahi Doktor HC atas inovasi yang telah dilakukannya dalam meningkatkan produktivitas sistem, baik sistem itu perusahaan maupun institusi publik atau pemerintahan.
