Bisnis.com, BANDUNG—Realisasi serapan anggaran belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat hingga 25 Oktober 2019 ini baru mencapai 62,79% dari jumlah belanja dan pembiayaan 2019 yang mencapai Rp39,187 triliun.
Pj Sekda Jabar Daud Ahmad mengatakan angka serapan tersebut lebih rendah dari tahun 2018 dengan periode yang sama. Pada 25 Oktober 2018 mencapai 68,07% dari Rp35,75 trilun.
“Idealnya, serapan anggaran hingga akhir Oktober mencapai 70 persen,” katanya, Selasa (5/11/2019).
Sementara itu, serapan SKPD tertinggi yaitu Kepala dan Wakil Kepala Daerah yang sudah mencapai 83,11 persen, disusul oleh Inspektorat sebesar 80,39 persen, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada urutan ketiga dengan serapan 80,37 persen.
Selain itu, ada tiga SKPD dengan serapan terendah yaitu Dinas Perumahan dan Pemukiman sebesar 24,97 persen, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang 30,55 persen dan Dinas Perhubungan 30,36 persen.
Dia mengaku belum maksimalnya penyerapan anggaran tersebut dikarenakan adanya keterlambatan dalam pelaksanaan tender pada awalnya. Hal itu berpengaruh pada pelaksanaan fisik di lapangan.
"Ada keterlambatan tender awalnya. Waktu 2019 awal, target Januari, Februari bisa pengerjaan terlaksana tapi ternyata terlambat, ada yang mulai Juli maupun Agustus," katanya.
Menurutny keterlambatan memang terjadi di dinas-dinas yang kerap melakukan pekerjaan fisik seperti Bina Marga dan Pentaan Ruang serta Perumahan dan Pemukiman. Selain itu di dinas-dinas dengan porsi anggarannya besar seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan.
Berdasarkan laporan, Dinas Kesehatan berada di urutan keempat dari yang terendah setelah Dinas Perhubungan dengan serapan 38,15 persen, sedangkan DInas Pendidikan masuk dalam rata-rata dengan serapan yang sudah mencapai 67,36 persen.
"Dengan realita tersebut mudah-mudahan dalam waktu sisa dua bulan ini bisa dikejar dan kami mendorong semua SKPD untuk memaksimalkan penyerapan anggaran di masing-masing SKPD,"katanya.
Daud pun mengaku optimistis hingga akhir tahun serapaan anggaran keseluruhuan bisa mencapai 90 persen lebih. Salah satu kontribusinya dari adanya dana bantuan keuangan yang akan digunakan.
Sementara itu, terkait dengan silpa, pihaknya terus mendorong soal penyerapan anggaran.
"Silpa itu kita bisa dari prognosis, kila lihat perkembangan, selain itu juga bahwa silpa itu bagaimana caranya untuk bisa menutupi belanja ini. Nanti lah kita lihat di perubahan,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
