Bisnis.com, INDRAMAYU – Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Indramayu Supendi tidak akan menganggu roda pemerintahan dan pelayanan administrasi kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Bupati Indramayu, Jawa Barat, Taufik Hidayat. “Aktivitas perkantoran seperti biasa dan pelayanan publik tetap berjalan normal,” kata Taufik di Indramayu, Selasa (15/10/2019).
Taufik mengatakan bahwa setelah ada informasi terkait dengan penangkapan oleh KPK terhadap Bupati Indramayu, pihaknya langsung melakukan koordinasi kepada sejumlah asisten daerah dan intansi pemerintah lainnya agar pelayanan publik tetap berjalan.
Selain itu, semua tugas yang diemban oleh bupati langsung dilimpahkan kepada dirinya, agar semua berjalan seperti biasa. “Kan, masih ada wakil, dan akan kita jalankan sesuai tugas pokok dan fungsi wakil,” ujarnya.
Ketika disinggung kasus yang menjerat Bupati Indramayu Supendi, Taufik mengaku tidak tahu persis, karena belum ada informasi yang resmi dan KPK juga belum merilis.
Bupati Indramayu Supendi tekena OTT bersama beberapa orang di tempat yang berbeda. Supendi ditangkap di rumah orang tuanya di Kecamatan Bongas, dan setelah ditangkap, penyidik KPK menggeledah Kantor Pendopo Bupati dan Kantor PUPR di Jalan Pahlawan Indramayu.
Baca Juga
Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa tim di lokasi berhasil mengamankan uang sebagai barang bukti dugaan transaksi suap.
"Uang sekitar seratusan juta, [saat ini masih] sedang dihitung," kata Febri, Selasa (15/10).
Dalam operasi senyap itu, selain bupati KPK juga turut mengamankan pihak lainnya dengan unsur ajudan bupati, pegawai, rekanan dan kepala dinas serta beberapa pejabat dinas PU lainnya. Total delapan orang diamankan. "Ada dugaan transaksi terkait proyek di Dinas PU," katanya.