PERLINDUNGAN BURUH: Jabar Bangun Pusat Layanan Migran

Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membangun Jabar Migran Service Center pada Maret 2020 nanti.
Wisnu Wage Pamungkas
Wisnu Wage Pamungkas - Bisnis.com 11 Oktober 2019  |  16:34 WIB
PERLINDUNGAN BURUH: Jabar Bangun Pusat Layanan Migran
Ilustrasi - Bisnis

Bisnis.com,BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membangun Jabar Migran Service Center pada Maret 2020 nanti.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar Mohamad Ade Afriandi mengatakan pusat layanan ini akan memberikan perlindungan terhadap para pekerja migran asal Jawa Barat. "Intinya kita memberikan perlindungan kepada WNI yang akan jadi pekerja migran," katanya di Bandung, Jumat (11/10/2019).

Pihaknya memastikan dengan adanya Jabar Migran Service Center ini akan memberikan layanan kepada pekerja migran dimulai dari pra-rekrutmen sejak SMA/SMK. Dalam pra-rekrutmen kemudian akan dilakukan penelusuran minat bakat para calon pekerja migran.

"Kalau mereka ingin menjadi pekerja migran, nanti diberikan sosialisasi, kemudian dilakukan perekrutan, pelatihan, sampai penempatan di negara tujuan. Kalau mereka selesai kontrak, kembali lagi ke Indonesia itu menjadi dalam sebuah navigasi Pemprov Jabar," paparnya.

Berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan yang baru, perusahaan penempatan tenaga kerja tidak lagi diperbolehkan melakukan perekrutan. Sebab, perekrutan para pekerja migran nantinya akan secara langsung dilakukan pemerintah.

Adapun simulasi dalam perekrutan tersebut berbasis digital, serupa proses perekaman e-KTP. Nantinya, perusahaan penempatan di negara bersangkutan akan melihat data lengkap para calon pekerja migran yang terdapat dalam sistem.

"User akan melihat di sistem, by foto, by name, by address, kemudian data kompetensi yang bersangkutan, sehingga dalam sistem digital itu proses rekrutmen dilakukan," paparnya.

Saat ini Disnakertrans Jabar telah membentuk tim khusus untuk membangun sistem navigasi migrasi. Sistem ini terbentuk dari seluruh rangkaian sistem pendataan calon tenaga kerja, sistem perekrutan yang melibatkan peran disnakertrans provinsi, kabupaten/kota,hingga keterlibatan aparat desa.

Ade memastikan, sistem pada program ini bakal menjadikan para pekerja migran asal Jabar kian mendapat perlindungan. Terlebih, selama ini banyak pekerja migran di Indonesia, termasuk dari Jawa Barat kurang mendapat perlindungan karena kurangnya data-data.

"Kita tidak memiliki data, siapa yang diberangkatkan, perusahaan mana yang memberangkatkannya, di mana usernya di sana. Belajar dari tidak adanya data itulah, hadir sebuah sistem navigasi center," tuturnya.

Sejauh ini sudah banyak pekerja migran asal Jabar yang dinilai berhasil meraih sukses di luar negeri. Ini dibuktikan dengan jumlah diaspora asal Jabar yang cukup banyak. "PMI asal Jabar sudah banyak yang berhasil, diasporanya banyak," katanya.

Tak hanya melalui program Migran Juara, perlindungan kepada pekerja migran juga akan diperkuat regulasi yaitu perda provinsi, kabupaten/kota hingga desa seperti yang sudah terbit Peraturan Desa Majasari di Kabupaten Indramayu.

Terpisah, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika, sudah meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Purwakarta untuk memperketat pengawasan terkait Pekerja Migran Indonesia (PMI), terutama yang terindikasi menggunakan jalur ilegal.

Anne mengatakan hal ini perlu dilakukan terlebih masih adanya masyarakat Purwakarta, yang disinyalir berangkat menggunakan jalur ilegal. "Pengawasan diperketat, yang kesulitannya ketika ada masalah kita sulit mendeteksinya," ujarnya.

Dia mengungkapkan, kesulitan pihaknya dalam mengurus kepulangan para PMI yang terkena masalah, salah satunya ada masalah data identitas.

“Apalagi mereka menggunakan data loncat wilayah atau kabupaten lain, seperti bapak abdul karim ini kan tidak terdata, kalau ada masalah susah mendeteksinya, " tuturnya.

Untuk pengawasan sendiri Anne meminta, Disnaker untuk terus melakukan sosialisasi terkait moratorium termasuk mencari solusi untuk peralihan. Peralihan tersebut bisa terus dilakukan salah satunya menggali potensi daerah serta memberikan pelatihan khusus.

"Alangkah baiknya untuk mengalihkan itu apalagi mereka menggunakan jalur ilegal. Kita terus sosialisasikan dan terus gali potensi daerah,terutama untuk eks PMI," katanya.

Kepala Disnakertrans Purwakarta, Titov Firman mengatakan saat ini minat menjadi PMI di Purwakarta sudah mulai berkurang, adapun data yang tercantum hanya 100 lebih PMI yang bekerja di luar negeri. “Rata-rata mereka bekerja formal, terutama di negara yang kita rekomendasikan, yaitu Taiwan, Hongkong, Singapura dan Brunei,"paparnya.

Balai Latihan Kerja Pekerja Migran Indonesia (BLKPMI) mencatat, hingga akhir tahun 2018 Indramayu menjadi daerah dengan penempatan pekerja migran terbanyak yaitu 21.480 orang, disusul Kabupaten Cirebon dan Subang.

Ada 10 negara tujuan favorit yaitu Taiwan, Hongkong, Malaysia, Singapura, Saudi Arabia, Brunei Darussalam, Korea Selatan, Kuwait, Oman, dan Uni Emirat Arab.(K57)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
pemprov jabar

Editor : Ajijah

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top