Setahun Pimpin Jabar, Ini Daftar Kritik untuk Ridwan Kamil dan Uu

Pengamat politik dari Universitas Padjajaran (Unpad) Muradi mengkritik satu tahun kepemimpinan Gubernur Jabar Ridwan Kamil-Wagub Jabar Uu Ruzhanul yang sarat persoalan.
Wisnu Wage Pamungkas
Wisnu Wage Pamungkas - Bisnis.com 06 September 2019  |  11:00 WIB
Setahun Pimpin Jabar, Ini Daftar Kritik untuk Ridwan Kamil dan Uu
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kedua kiri) didampingi Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum (kiri) memberikan keterangan kepada awak media di Gedung Sate, Bandung, Selasa (30/7/2019). - ANTARA/Raisan Al Farisi

Bisnis.com, BANDUNG - Pengamat politik dari Universitas Padjajaran (Unpad) Muradi mengkritik satu tahun kepemimpinan Gubernur Jabar Ridwan Kamil-Wagub  Jabar Uu Ruzhanul yang sarat persoalan.

Muradi mengatakan setidaknya ada enam catatan kritis atas kepemimpinan Ridwan Kamil-Uu terutama urusan komunikasi.

“Saya kira ada situasi yang Pak Gubernur dan Pak Wagub tidak memahami betul hak dan kewajiban dia sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah,” katanya, Jumat (6/9/2019).

Pertama, ada rencana Gubernur memiliki usulan aneh-aneh seperti usul bikin taman yang idealnya itu jadi kewenangan kabupaten/kota.

“Itu harusnya jadi pembelajaran setahun ini,” ujarnya.

Agak krusial adalah sejumlah kebijakan yang dinilai Muradi beberapa kali juga offside. Contohnya, pengembangan KEK Pangadaran yang dalam pemahaman pihaknya seharusnya yang muncul ke permukaan bupatinya. 

“Pemprov jadi pendampingnya yang mendorong. Selama ini yang muncul justru Kang Emil sendiri. Saya kira ini ada pemahaman yang kurang clear. Harusnya dorong bupati, beliau maju untuk mendampingi walaupun KEK ini concern pemerintah pusat,” tuturnya.

Keempat, ada pola hubungan antara Emil-sapaan akrab Ridwan Kamil dengan bupati dan wali kota.

“Saya gak tahu apakah Kang Emil punya tim, tapi beberapa kali terlihat tidak cukup harmonis, nyaman, ada ketidaknyamanan yang saya tangkap dari bupati dan wali kota dengan langkah Kang Emil yang agak offside,” katanya. 

Muradi mencontohkan adanya surat dari Pemprov Jabar mengusulkan daerah otonomi baru. Menurutnya, meski wacana didorong oleh provinsi tetap harus mendengarkan aspirasi kabupaten kota. 

“Seperti pengembangan Kabupaten Bandung Timur itu kan tetap harus bottom up, sekarang di balik karena ada janji politik Kang Emil. Secara legal tidak dilarang tapi secara etika politik agak menganggu,” tuturnya.

Muradi juga menyoroti hubungan gubernur, wakil gubernur dengan DPRD yang sempat menimbulkan polemik dan terjadi ketidakharmonisan. Begitu juga hubungan Emil dengan partai politik pengusungnya. 

“Tiga catatan terakhir ini sama masalah komunikasi politik. Saya tak tahu masalahnya di Kang Emil atau orang sekelilingnya. Saya kira beliau butuh LO politik yang bisa menenteramkan hubungan Kang Emil dengan DPRD, parpol, kepala daerah,” katanya.

Di penghujung satu tahun muncul pula polemik daerah politik baru, sejak kepindahan Emil dari kota ke provinsi.

Menurutnya, Emil terlihat agak jengah dengan masalah yang ia hadapi sebagai perwakilan pemerintah pusat ada wilayah yang dia tidak bisa garap.

“Contohnya, sistem yang ia munculkan merupakan hak dan kewenangan kabupaten kota. Itu harus clear di awal, beliau wakil pemerintah pusat di daerah. Makanya harus sinergis, dan harus dilakukan dengan dialog ada komunikasi yang intensif yang senyamannya.  Ini semua jadi handicap beliau setahun ini,” pungkasnya.

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
jawa barat, unpad, ridwan kamil

Editor : Nancy Junita

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top