Bisnis.com,BANDUNG—DPRD Jawa Barat mengkritisi 1 tahun kinerja pemerintahan Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Wagub Uu Ruzhanul Ulum, lebih banyak polemik dan gembar gembor program unggulan yang terbengkalai dikemudian hari.
Anggota DPRD Jabar dari Fraksi Demokrat Asep Wahyu Wijaya pihaknya belum melihat bukti kongkrit wujud dari visi misi Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul. Padahal, Emil—panggilan akrab Ridwan Kamil memiliki dua kesempatan mengelola anggaran.
“Wujud legacy awal tidak terlihat. Dua kesempatan mengelola APBD 2018 dan APBD 2019 tidak dimanfaatkan untuk membuat akselerasi,” katanya saat dihubungi Kamis (5/9/2019).
Pihaknya memahami dalam APBD 2018 Emil hanya memiliki porsi 30% memasukan visi misinya, mengingat pembahasan anggaran tersebut sudah berjalan di era Ahmad Heryawan. “Tapi kalau 2019 kan full [kewenanganya], kalau jadinya Bandros [bus wisata], Kolecer [perpustakaan] itu tidak sebanding sebagai sebuah icon produk unggulan,” katanya.
Menurutnya kondisi ini berbanding terbalik dengan masalah banyaknya polemik yang muncul dari Emil sendiri. Asep menunjuk polemik pemindahan Ibu Kota Jawa Barat, isu pemekaran daerah hingga komunikasi dengan DPRD yang berjarak.
“Urusan komunikasi dan koordinasi harusnya 6 bulan pertama sudah tuntas agar selanjutnya kita bisa melakukan akselerasi program secara bersama dengan maksimal. Ini sudah 1 tahun, dia menutupnya dengan polemik,” ujarnya.
Asep juga mengkritisi sejumlah program unggulan yang awalnya memukau namun kedodoran dalam eksekusi. Revitalisasi alun-alun di sejumlah daerah, pembenahan Kalimalang, Bekasi hingga penataan Pangandaran menurutnya menjadi contoh kegagalan eksekusi.
“Pangandaran yang katanya mau dibikin kayak Hawaii baru fondasi, Kalimalang tidak jelas. Kalau tahu [Kalimalang] itu bukan kewenangan provinsi di awal kenapa sudah digadang-gadang di sosial media, pakai gambar segala. Jangankan dibangun, produk unggulan kini terbengkalai,” tegasnya.
Baginya pencapaian satu tahun ini harus menjadi catatan penting bagi Emil, Uu, Dewan dan seluruh pihak. Asep menekankan, Emil dan jajarannya boleh saja membanggakan capaian program dan berkilah dengan mepetnya eksekusi anggaran. “Tapi Ridwan Kamil menutup 1 tahun kinerja dengan polemik,” pungkasnya.
Ridwan Kamil sendiri berkilah mengaku satu tahun pemerintahannya jatuh pada September sementara proyek masih berjalan hingga Desember 2019. “Jadi kalau menilai setahun saya melalui proyek strategis agak kurang fair karena proyeknya lagi setengah matang,” katanya.
Dia meminta agar fair penilain kinerjanya dilihat setelah Desember karena program-program terutama fisik rata-rata sudah tereksekusi. “Bukan di tengah jalan, makanya saya bilang kepemimpinan saya ini lebih fokus pada peletakan fondasi reformasi. Panennya belum terjadi tapi bercocok tanam dengan cara yang baik dan pilihan yang baik sudah dimulai,” tuturnya.
Menurutnya program seperti penataan alun-alun Majalengka, Cirebon dan kawasan pantai Pangandaran sudah konstruksi. “Coba pertanyaan ini dimunculkan Januari 2020 saya bisa jawab dengan leluasa,” ujarnya.
