Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

OJK Kantongi 8 Calon Penyedia Platform Equity Crowd Funding

Emanuel B. Caesario
Emanuel B. Caesario - Bisnis.com 20 Juni 2019  |  18:12 WIB
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hoesen (kedua dari kanan), memberikan keterangan dalam acara sosialisasi pasar modal kepada wartawan Bandung, Kamis (20/6/2019). Bisnis.com -  Emanuel B. Caesario
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hoesen (kedua dari kanan), memberikan keterangan dalam acara sosialisasi pasar modal kepada wartawan Bandung, Kamis (20/6/2019). Bisnis.com - Emanuel B. Caesario

 

Bisnis.com, BANDUNG—Sebanyak 8 perusahaan telah mengajukan permohonan izin kepada OJK untuk dapat beroperasi sebagai penyedia platform equity crowd funding atau layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi.

Hoesen, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, mengatakan bahwa setelah regulasi tentang equity crowd funding (ECF) diterbitkan, perusahaan yang berminat untuk menjadi penyedia jasa penyelenggara  atau platform ECF sudah dapat mengajukan permohonan izin operasi ke OJK.

Saat ini, sudah ada 8 perusahaan yang mengajukan permohonan izin. Tim OJK sedang melakukan evaluasi dan review atas kelengkapan berkas permohonan izin yang diajukan kedelapan perusahaan tersebut.

“ECF ini yang dievaluasi oleh OJK adalah platform-nya, atau pihak yang menjadi penyelenggaranya. Nantinya, perusahaan yang mau berpartisipasi [menggalang modal] diatur oleh mereka [penyedia platform],” katanya dalam acara sosialiasi pasar modal di Bandung, Kamis (20/6/2019).

Hoesen enggan mengunkapkan lebih jauh identitas dari perusahaan-perusahaan yang mengajukan permohonan izin tersebut. Hal yang pasti, pihak yang dapat mengajukan permohonan izin sebagai penyedia platform haruslah berupa perseroan terbatas atau koperasi dengan modal disetor minimal Rp2,5 miliar.

ECF merupakan sesuatu yang baru di Indonesia, sehingga belum ada contoh sukses yang sudah berjalan. Belum tentu semua perusahaan yang meminta izin tersebut akan dikabulkan permohonannya.

Adapun, landasan hukum bagi ECF sudah terbit pada akhir tahun lalu dan diharmonisasi pada awal tahun ini, yakni POJK No. 37/POJK.04/2018.  ECF memberikan ruang bagi perusahaan rintisan untuk memperoleh akses pendanaan dari investor publik.

Kedelapan perusahaan yang kini mengajukan permohonan izin nantinya akan berperan sebagai platform tempat bertemunya penerbit saham, yakni perusahaan kecil yang membutuhkan modal, dengan investor publik yang memiliki dana untuk diinvestasikan.

Platform tersebut berbasis sistem teknologi informasi atau aplikasi digital dan merupakan bagian dari kegiatan usaha jasa keuangan di sektor pasar modal.

Kendati nantinya setelah memperoleh izin operasi dari OJK penyedia platform akan bertindak sebagai penyelenggara ECF, tetapi ketentuan pokok terkait sistem penyelenggaran ECF sudah diatur oleh OJK.

Aktivitas urun dana melalui platform ini terbatas maksimal hanya Rp10 miliar untuk tiap perusahaan penerbit (emiten) dalam periode penggalangan selama 12 bulan. Urun dana dilakukan melalui penerbitan saham oleh perusahaan penerbit.

Penerbit atau emiten haruslah bukan merupakan perusahaan publik dengan jumlah pemegang saham tidak lebih dari 300 pihak, serta modal disetor tidak lebih dari Rp30 miliar.

Hoesen belum dapat memastikan seberapa lama proses perizinan akan selesai hingga layanan ECF ini dapat mulai beroperasi. Namun, program ini merupakan salah satu program unggulan OJK untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Bisnis Nasional
Editor : Emanuel B. Caesario
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top