Bisnis.com, BANDUNG — Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa mengajak seluruh instansi untuk ikut berperan dan berkontribusi menyukseskan JKN-KIS.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendukung kegiatan sosialisasi, koordinasi dan advokasi demi tercapainya Universal Health Coverage(UHC) dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
Hal ini sesuai yang diamanatkan dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
“Seluruh Dinas atau Instansi atau Lembaga harus ikut berperan dan berkontribusi aktif dalam menyukseskan Program JKN-KIS. Dinas atau Instansi atau Lembaga lainnya agar bersinergi dalam menyelesaikan dan memecahkan permasalahan serta merumuskan rencana strategis terkait pelaksanaan Program JKN – KIS,” kata Iwa, Kamis (16/5).
Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mendukung dibentuknya Forum Komunikasi dan Forum Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Utama.
Dengan dibentuknya Forum tersebut diharapkan mampu mewujudkan koordinasi dan kerjasama yang baik lintas stakeholder guna meningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi peserta JKN-KIS.
“Pertemuan Forum Komunikasi dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam tahun. Sementara Pertemuan Forum Kemitraan sebanyak 1 kali dalam 1 tahun, dimana agenda yang dibahas antara lain adalah Review Program JKN – KIS di Wilayah Jawa Barat, UpdateKebijakan dan Regulasi Program JKN – KIS serta Evaluasi Hasil dari Implementasinya di Jawa Barat,’’ ujar Mohammad Edison, Deputi Direksi Wilayah Jawa Barat.
Edison juga menyebutkan, selain fokus pada pencapaian UHC, peran pemangku kepentingan juga diperlukan guna mendukung terlaksananya kendali mutu dan kendali biaya pelayanan kesehatan juga perlu menjadi perhatian.
Selain itu, advokasi dan dukungan untuk pemenuhan syarat operasional fasilitas kesehatan, seperti Surat Izin Operasional (SIO) dan Akreditasi (khusus untuk Rumah Sakit), pemanfaatan sistem Finger Printguna memudahkan peserta mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, serta optimalisasi Program Rujuk Balik bagi peserta JKN-KIS menjadi penting untuk dilaksanakan secepatnya.
Berdasarkan hingga Mei 2019 ini, cakupan peserta JKN-KIS di Provinsi Jawa Barat adalah sebanyak 38.033.735 jiwa, yaitu 84,22% dari total jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat.
“Sementara cakupan peserta JKN-KIS di wilayah kerja BPJS Kesehatan Kedeputian Jawa Barat adalah sebanyak 27.012.012 jiwa, yaitu 82,80% dari total jumlah penduduk di wilayah kerja BPJS Kesehatan Kedeputian Jawa Barat,” kata dia.
