Bisnis.com,BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menerapkan sistem pencairan non tunai untuk dana bantuan keuangan dari provinsi maupun pusat.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Jabar Dedi Supadi mengatakan selama ini pencairan dana bantuan desa yang dilakukan secara manual rawan disalahgunakan oleh oknum desa.
Saat ini Pemprov menurutnya sudah menerapkan di sejumlah desa pencairan uang dalam bentuk giro yang disesuaikan dengan progres pekerjaan.
“Jadi, misalnya giro ini diperuntukkan untuk pembangunan jalan, dengan kebutuhan segitu, ya silakan diambil segitu,” katanya di Bandung, Selasa (14/5).
Menurutnya upaya ini guna mencegah praktik yang kerap terjadi juga adalah saat pergantian kepala desa yang sudah mapan. Jika calon petahana kalah, rekening desa sering hilang yang otomatis aset desa pun ikut raib.
“Ini yang membuat desa menjadi nol lagi. Kalau pola giro tidak hilang, cuma ganti spesimen tanda tangan,” paparnya.
Agar mekanisme ini dapat berjalan baik, Pemprov akan memberikan pembelajaran kepada aparatur desa agar tidak kesulitan mencairkan giro.
“Walaupun tahun ini belum masuk pada petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang diharuskan. Nanti Desember kita evaluasi, jika efektif lebih cepat lebih baik untuk diterapkan,” katanya.
Pihaknya kini tengah memantau efektifitas rencana aksi mencegah penyalahgunaan dana desa ini.“Sekarang sudah ada beberapa desa sudah menerapkan seperti di Cirebon,” pungkasnya.
