Bisnis.com, BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat meresmikan Kantor Wilayah III Komosi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Bandung hari ini, Selasa (14/5/2019) untuk wilayah pengawasan provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten.
Peresmian dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama Ketua KPPU Kurnia Toha, dan turut disaksikan oleh jajaran komisioner KPPU serta pengurus KPPU Wilayah III.
Emil, sapaan akrab gubernur, mengatakan bahwa Indonesia diperkirakan akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar nomor 4 atau 5 pada 2045 mendatang. Untuk mendukung tercapainya hal tersebut, sangat dibutuhkan iklim usaha yang mengedepankan sistem persaingan yang adil, sehingga mendorong lahirnya inovasi.
Menurutnya, KPPU memiliki peranan yang sangat vital dalam mewujudkan ekonomi Indonesia yang bercorak Pancasila dan berbeda dibandingkan ekonomi kapitalis atau sosialis yang dianut negara lain.
“Jangan sampai orang yang tidak punya daya termarginalisasi dalam sistem yang tidak bisa dia kendalikan,” katanya, Selasa (14/5/2019).
Kehadiran Kantor Wilayah III KPPU di wilayah Jawa Barat punya arti sangat penting, sebab Jawa Barat selama ini sudah menjadi pusat investasi Indonesia. Mayoritas kawasan industri berada di Jawa Barat dengan tingkat pertumbuhan investasi nomor satu tertinggi tahun lalu.
Oleh karena itu, kehadiran KPPU menjadi sangat vital sebab aktivitas ekonomi di Jawa Barat sangat tinggi dan rawan terjadi persaingan usaha yang tidak sehat.
Kurnia Toha mengatakan semula wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten ditangani langsung oleh KPPU pusat di Jakarta. Namun, dewan komisioner KPPU menilai sudah selayaknya bila sejumlah kewenangan tertentu dapat dipercayakan kepada daerah.
Dirinya menilai, Kota Bandung menjadi pilihan yang tepat sebagai lokasi kantor wilayah yang baru ini, mengingat gairah ekonomi kreatif di kota ini sedang tumbuh pesat. Lagi pula, KPPU mendapatkan fasilitas bangunan kantor dari Pemprov, yakni di BPSR Provinsi Jawa Barat.
Kurnia mengatakan, kehadiran kantor perwakilan ini diharapkan akan menjadikan koordinasi dan kerja sama KPPU dengan pemerintah di daerah menjadi lebih mudah sehingga persoalan-persoalan di daerah dapat ditangani dengan lebih efisien.
Aru Armando, Kepala Kantor Wilayah III KPPU, mengatakan bahwa program prioritas yang akan dikedepankan adalah untuk melakukan harmonisasi atau advokasi kebijakan di wilayah kerja III, yakni di Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten.
Aru mengatakan, Jawa Barat memiliki skala ekonomi yang besar dengan kontribusi terhadap perekonomian nasional sekitar 14% dan PAD sekitar Rp20 triliun. KPPU berharap tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat di Jawa Barat tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak.
“Kita ingin pertumbuhan perekonomian yang berkeadilan, artinya tumbuh tinggi dan pemerataannya juga ada. KPPU ada tools untuk itu dan kami akan bersinergi dengan pemerintah daerah,” katanya.
Selain itu, tantangan nyata perekonomian saat ini adalah kehadiran e-commerce yang merupakan sistem perdagangan tata niaga yang batas-batas yang kian kabur (borderless). E-commerce ini menghadirkan banyak cela yang berpotensi menjurus pada sistem persaingan yang tidak sehat.
Oleh karena itu, menurutnya tantangan perekonomian digital ini akan menjadi salah satu program prioritas KPPU. KPPU berusaha memahami ekosisten dan masalahnya, serta membangun kerja sama dengan KPPU negara lainnya, sebab hal ini juga menjadi tantangan global.
“E-commerce ini lintas batas negara. Kita perlu kerja sama dengan otoritas persaingan usaha negara lain untuk saling bekerja sama, karena bukan hanya di Indonesia saja ini,” katanya.
