Bisnis.com,BANDUNG—Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman absen dalam acara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan 27 kepala daerah di Jabar menandatangani kerja sama program penertiban barang milik daerah bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jabar.
Di acara yang berlangsung di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (29/4/2019) ini, dilakukan pula penandatanganan optimalisasi pendapatan daerah antara Gubernur Jabar dengan Bank bjb. Hadir Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dan mayoritas 27 kepala daerah.
Program kerja sama ini merupakan bagian dari bimbingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Sesuai dengan fokus tematik Program Korsupgah KPK RI 2019, yaitu Optimalisasi Pendapatan Daerah, bahwa pencegahan tindak pidana korupsi tidak hanya berfokus pada pengeluaran belanja daerah saja tapi juga hilangnya potensi pendapatan daerah.
Ridwan Kamil mengatakan memang tidak semua kepala daerah yang diundang hadir dalam acara tersebut. “Tidak semua hadir jadi tidak spesifik nyebut Tasik. Walikota Bogor enggak bisa diwakilkan ku Sekda. Wali kota Tasik diwakilkan oleh wakil tadi,” katanya.
Menurutnya selain itu yang tidak hadir juga seperti Bupati Sumedang diwakilkan oleh wakil begitupula Bupati Purwakarta. Saat ditanya apakah Budi Budiman sempat meminta izin, Ridwan Kamil mengaku tidak ada.
“Ya biasa, kalau enggak hadir diwakilkan. Karena pemerintah itu ada nomer satu ada dua. Nomer dua hadir mewakili,” ujarnya.
Budi Budiman sendiri diberitakan hari ini beraktifitas di Tasikmalaya seperti biasa. Budi sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dana suap Dana Alokasi Khusus (DAK)
