Bisnis.com, BANDUNG — Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) merilis hasil pantauan gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, hasilnya, gelaran pesta demokrasi lima tahunan di Jawa Barat diwarnai sejumlah permasalahan, yakni masalah logistik, kesiapan dan profesionalitas penyelenggara pemilu, masalah teknil pemungutan dan penghitungan suara dan dugaan politik uang.
Direktur DEEP, Yusfitriadi mengatakan, pihaknya menyebar 15 ribu relawan yang sebagian besar tersebar di 17 kabupaten/kota di Jawa Barat telah memantau pelaksanaan Pemilu dari mulai masa tenang hingga penghitunggan suara.
“Kami menemukan 1.075 Pelanggaran yang tersebar di 17Kabupaten/Kota,” kata dia di Bandung, Selasa (23/4).
Dari empat permasalahan tersebut, masalah logistik adalh masalah yang paling banyak ditemukan, yakni hampir 455 temuan, hampir 42 persen dari jumlah total permasalahan yang terjadi di 17 kabupaten/kota tersebut.
Kemudian masalah profesionalitas penyelenggara pemilu berjumlah 337 temuan. Lalu, masalah teknis pemungutan dan penghitungan suara berjumlah 271 temuan dan temuan terkecil adalah temuan politik uang sebanyak 12 temuan.
Oleh karena itu, DEEap menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pelaksana Pemilu, di antarnya yakni meminta KPU Jawa Barat untuk secepatnya menginventarisasi dan memetakan berbagai masalah yang terjadi pada proses pungut hitung sebagai bentuk evaluasi yang akan disampaikan kepada KPU RI sebagai pemegak kebijakan.
KPU Jawa Barar juga diminta untuk terbuka atas berbagai masalah yang terjadi kepada publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas terjadap publik, serta memberikan kejelasan informasi yang utuh kepada publik aras berbagai opini yang berkembang di masyarakat.
Selanjutnya, pihaknya juga meminta Bawaslu Jawa Barat untuk segera menindaklanjuti berbagai temuan hasil pantauan Deep dan pemantau lainnya sebagai bentuk penegakan hukum.
Terakhit, dia meminta Bawaslu untuk menyampaikan hasil pengawasan kepada publik. Serta memberikan kejelasan informasi kepada publik atas sejumlah permasalahan yang terjadi.
Ia juga mengatakan, pelaksanaan Pemilu serentak ini harus bisa dievaluasi secara total, selain masalah berbagai pelanggaran teknis maupun non teknis, tapi juga masalah umum pelaksanaan Pemilu.
“Ada tiga rekomendasi, bisa Pemilu serentak presiden dan wakil rakyat tapi masalah teknisnya diatasi, atau bisa juga Pemilu Presiden dan wakil rakyat dipisah, atau rombak total semuanya, itu masih terbuka untuk saat ini,” jelas dia. (K34)
