Bisnis.com, BEKASI - Presiden Joko Widodo mengaku belum pernah membaca Tabloid indonesia Barokah yang dinilai menyudutkan salah satu pasangan capres-cawapres pada Pilpres 2019.
"Saya belum pernah baca. Kalau baca baru nanti ngomong. Wong ini belum baca," kata Jokowi usai acara peninjauan Program Mekaar binaan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) di Alun alun Kota Bekasi di Bekasi Selatan Kota Bekasi Jawa Barat, Jumat.
Jokowi belum bisa menilai apakah isi tabloid itu merupakan kampanye hitam atau bukan.
"Saya baca dulu apakah yang disampaikan sebuah black campaign atau negative campaign, beda-beda. Apakah itu fakta-fakta. Saya belum pernah baca," tegasnya.
Ia meminta waktu untuk mencari dan mempelajari tabloid itu. "Saya cari sebentar lagi. Saya cari kalau sudah ketemu baru baca, baru komentar," katanya.
Sementara itu mengenai adanya desakan pencabutan remisi kepada pembunuh wartawan di Bali, Presiden Jokowi meminta wartawan menanyakan kepada Menkumham. "Tanyakan ke Memkumham," katanya.
Terkait Tabloid Indonesia Barokah, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melaporkan Tabloid Indonesia Barokah ke Dewan Pers.
BPN menganggap pemberitaan "Indonesia Barokah" mengandung fitnah kepada Prabowo dan Sandiaga.
Laporan kepada Dewan Pers dibuat oleh Anggota Direktorat Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandiaga, Y Nurhayati ke Kantor Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat ini.
"Karena tabloid 'Indonesia Barokah' edisi I Desember 2018 baik judul maupun isi kontennya mengandung fitnah dan ujaran kebencian kepada Bapak H Prabowo Subianto selaku capres dan Bapak Sandiaga Salahudin Uno selaku cawapres nomor 02," kata Nurhayati.
BPN Prabowo-Sandiaga juga menyertakan Tabloid IIndonesia Barokah kepada Dewan Pers sebagai bukti. Menurut BPN, pemberitaan di halaman 6 tabloid tersebut mendiskreditkan Prabowo dan Sandiaga.
"Beberapa isi konten tabloid 'Indonesia Barokah' tersebut memberitakan makna negatif yang mendiskreditkan capres nomor 02 Bapak H Prabowo Subianto dan cawapres Bapak Sandiaga Salahudin Uno pada halaman 6 yang berjudul 'Membohongi Publik untuk Kemenangan Politik?'," terang Nurhayati.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
