Inflasi sebagai salah satu indikator makro ekonomi kita diawali oleh Survei Biaya Hidup (SBH). SBH sudah dilaksanakan sebanyak 6 kali dari tahun 1977/1978,1988/1989, 1996, 2002, 2007, dan terakhir dilaksanakan tahun 2012 dengan cakupan kota sebanyak 82 kota. Pada tahun ini SBH kembali dilaksanakan di 90 kota untuk memperbaharui paket komoditas dan cakupan kota dalam penghitungan inflasi.
Apa saja yang dipantau dari Survei Biaya Hidup ? Selama satu tahun di 90 kota sampel SBH akan dipilih sampel rumah tangga yang akan dipantau pengeluarannya baik untuk konsumsi makanan maupun konsumsi non makanannya, jumlah sampel SBH 2018 sebanyak 141.600 rumahtangga.
Jawa Barat diwakili oleh 7 kota yaitu Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Sukabumi, Kota Cirebon dan Kota Tasikmalaya. 7 kota ini merupakan sentra pertumbuhan ekonomi bagi daerah disekitarnya dan segara geografis semua wilayah terwakili, dengan total sampel rumahtangga sebanyak 12.800 rumah tangga. Dengan adanya pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati, jalan Tol Cipali dan jalan Tol Cisumdawu, bukan tidak mungkin jumlah Kota SBH di Jawa Barat akan bertambah. Sebut saja Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Majalengka bisa menjadi yang diusulkan seiring akan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan dibangunnya bandara dan beserta akses jalan tol nya.
Pada tahun ini juga bertepatan dengan Pilkada serentak di 171 daerah, khususnya di Jawa Barat akan ada Pemilihan Gubernur Jawa Barat dan 16 Pilkada Kabupaten /Kota , dan sebanyak 5 kota merupakan kota irisan dengan pelaksanaan SBH 2018 yaitu Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bekasi, Kota Cirebon. Tidak bisa dipungkiri bahwa hajatan besar Pilkada serentak ini akan sedikit banyak memberi warna dan Kota Tasikmalaya. 7 kota ini merupakan sentra pertumbuhan ekonomi bagi daerah disekitarnya dan segara geografis semua wilayah terwakili, dengan total sampel rumahtangga sebanyak 12.800 rumah tangga. Dengan adanya pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati, jalan Tol Cipali dan jalan Tol Cisumdawu, bukan tidak mungkin jumlah Kota SBH di Jawa Barat akan bertambah. Sebut saja Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Majalengka bisa menjadi yang diusulkan seiring akan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan dibangunnya bandara dan beserta akses jalan tolnya.
Pada tahun ini juga bertepatan dengan Pilkada serentak di 171 daerah, khususnya di Jawa Barat akan ada Pemilihan Gubernur Jawa Barat dan 16 Pilkada Kabupaten /Kota , dan sebanyak 5 kota merupakan kota irisan dengan pelaksanaan SBH 2018 yaitu Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bekasi, Kota Cirebon. Tidak bisa dipungkiri bahwa hajatan besar Pilkada serentak ini akan sedikit banyak memberi warna tersendiri dalam pelaksanaan maupun hasil dari SBH 2018 kali ini, karena ketika musim pilkada setiap bakal calon kepala daerah mempunyai beberapa program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat seperti program bantuan sosial , sembako murah dan lain-lain.
SBH diharapkan dapat memberikan gambaran perubahan – perubahan yang terjadi dalam pola konsumsi masyarakat serta preferensi cara berbelanja masyarakat seperti dengan bertumbuhnya online shopping dan generasi millennial yang lebih mementingkan pleasure. Berdasarakan hasil SBH 2012 di 7 kota Jawa Barat ,kota yang mempunyai Nilai konsumsi tertinggi adalah kota Depok sebesar 6.330.689,92 dan kota Cirebon dengan nilai konsumsi terendah sebesar 3.606.735,58. Sebagai bahan perbandingan jika kita melihat perkembangan nilai UMP/UMK di Jawa Barat seperti contoh di kota Depok tahun 2012 sebesar Rp 2.042.000 dan di tahun 2018 menjadi Rp 3.297.489 dan di kota Cirebon tahun 2012 Rp 1.082.500 dan ditahun 2018 menjadi Rp 1.893.383. Jadi selama enam tahun sudah terjadi kenaikan UMK di Kota Depok sebesar 61.48 % dan Kota Cirebon sebesar dan 74.91 %, kenaikan ini seharusnya tergambar nanti di hasil SBH 2018.
Kenapa SBH penting? Tentunya kita masih ingat dengan ketika debat Capres/Cawapres tahun 2014 ketika Pak Jokowi menanyakan langsung ke Pak Prabowo apa itu TPID. Mulai saat itu rasanya hampir semua kepala daerah atau calon kepala daerah wajib tahu apa itu inflasi, karena TPID merupakan kepanjangan dari Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah, TPID dibawah Tim Pengendalian Inflasi Nasional. Jika sudah memahami apa itu TPID dan Inflasi maka selanjutnya bagaimana inflasi itu dibentuk , sebelum bicara tentang harga dan pergerakannya maka terlebih dahulu harus dibentuk paket komoditas barang dan jasa yang akan dipantau secara tetap untuk menghitung inflasi melalui Survei Baiaya Hidup (SBH).
Kenapa Inflasi Jawa Barat penting untuk dikendalikan? Karena berdasarkan hasil SBH 2012 selain paket komoditas dan Nilai Konsumsi juga dihasilkan bobot/penimbang masing-masing kota. Dari 82 kota bobot tertinggi yaitu Jakarta sebesar 20,15 dan terendah Tual 0,05, tetapi kalau kita melihat bobot provinsi Jawa Barat dengan 7 kota besarnya memiliki jumlah bobot 18,51 % nilai tersebut sekaligus menunjukan andil /peranan jawa barat dalam membentuk inflasi nasional. Dengan angka sebesar ini maka perhatian tim TPI pusat harus menjaga inflasi Jawa Barat terlebih dahulu sebelum menjaga inflasi nasional. Dan siapapun nanti yang akan menjadi pemimpin di Jawa Barat maka salah satu fokus perhatian di bidang ekonomi selain pengangguran dan kemiskinan, tentu saja inflasi. Karena Inflasi ibarat sebuah tensimeter untuk mengukur kesehatan tubuh perkonomian kita.
Penulis :
Iwan Sofian S.Mn
Statistisi di Badan Pusat Statistik
