Bisnis.com, BANDUNG -- Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat mencatat Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2016 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2015.
Menurut BPS, dalam skala indeks 0 sampai 100, IDI Jabar tahun 2016 mencapai 66,82 sementara tahun 2015 mencapai 73,04. Angka tersebut menjadikan Jawa Barat berada di lima provinsi terbawah yang indeks demokrasinya paling tajam mengalami penurunan kualitas.
Peringkat pertama menurut rilis BPS adalah DKI Jakarta (-14,47), Sumatera Barat (-13,05), Kalimantan Timur (-7,6), Jawa Barat (-6,22), dan Lampung (-4,95).
"Meskipun mengalami perubahan, tingkat demokrasi Indonesia tersebut masih termasuk dalam kategori sedang," kata Kepala BPS Jabar Doddy Herlando, di Kantor BPS Jabar pada Kamis (14/9).
Dody mengatakan, pada tahun 2016, ketiga aspek mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015. Aspek Kebebasan Sipil berada di posisi pertama dari segi nilai indeks antar aspek.
"Sementara itu, aspek Hak-hak politik menjadi aspek dengan penurunan nilai terbesar dan aspek Lembaga Demokrasi menjadi aspek dengan nilai terendah," kata Dody Herlando.
Dalam tiga aspek demokrasi yang diukur pada tahun 2016, indeks aspek Kebebasan Sipil mengalami penurunan 5,73 poin dibandingkan tahun 2015 (dari 79,10 menjadi 73,37).
Sementara itu, nilai indeks aspek Hak-hak Politik turun 9,55 poin (dari 81,89 menjadi 72,34), dan Lembaga Demokrasi turun 1,58 poin (dari 51,37 menjadi 49,79).
"Indeks aspek Kebebasan Sipil dan Hak-Hak Politik berada pada kategori sedang, sementara aspek Lembaga Demokrasi berada pada kategori buruk," ujar Dody Herlando.
Dia menambahkan, berdasarkan variabel, ada tiga dari lima yang mengalami penurunan yang cukup tajam. "Variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat menurun paling tajam yaitu sebesar 39,07 poin, dari 96,88 pada 2015 menjadi 57,81 pada 2016," ucapnya.
Sementara Penurunan terbesar kedua terjadi pada variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan yang turun 19,02 poin, dari 89,13 pada 2015 menjadi 70,11 pada 2016.
Sedangkan penurunan terbesar ketiga terjadi pada variabel Peran Partai Politik yang turun 15,15 poin, dari 61,43 pada 2015 menjadi 46,28 pada 2016.
Di sisi lain, variabel Kebebasan dari Diskriminasi meningkat secara bermakna sebesar 6,60 poin, dari 86,87 pada 2015 menjadi 93,47 pada 2016. Variabel lain yang juga meningkat adalah variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah.
"Variabel ini meningkat sebesar 4,52 poin dari 22,63 pada 2015 menjadi 27,15 pada 2016. Selain itu, variabel Kebebasan Berpendapat juga meningkat dari 85,39 pada tahun 2015 menjadi 89,59 pada tahun 2016," pungkasnya.
