Program Bagi-bagi Bus Kemenhub Tak Efektif

Bisnis.com, BANDUNG - Program Kementerian Perhubungan yang memberikan armada bus ke daerah dinilai tidak akan efektif. Pasalnya, banyak kota yang sudah diberikan bus, tapi justru sekarang belum dioperasikan karena kesulitan anggaran operasional.

Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno mengungkapkan, pada 2018 mendatang, Kementerian Perhubungan berencana membeli sejumlah armada bus senilai Rp1 triliun. Padahal, belajar dari pola pemberian sejumlah armada bus ke daerah di tahun-tahun sebelumnya, ternyata tidak memberikan dampak yang berarti.

"Bahkan, ada yang mangkrak akibat salah tata kelola operasional, seperti Gorontalo dan Manado. Halte dan bus sudah jadi bangkai hidup," katanya, kepada wartawan, Minggu (6/8/2017).

Rerata masing-masing kabupaten/kota terkendalam hal finansial karena APBDnya tidak lebih dari Rp8 triliun. Rata-rata di bawah Rp5 triliun. Bandingkan dengan Pemprov DKI Jakarta lebih dari Rp70 triliun.

Bantuan bus awal tahun ini saja hingga saat ini di banyak kota akan mangkrak juga. Dia mencontohkan, Kota Solo yang mendapat bantuan 45 bus, tidak mampu mengoperasikannya karena tidak ada dana operasional. Hal yang sama akan terjadi juga di daerah lainnya.

"Dalam Renstra Perhubungan 2015-2019, ada 34 kota yang harus punya transportasi umum berbasis jalan raya. Sekarang ini baru Mataram (NTB)," ucapnya.

Selain anggaran, juga kurangnya SDM mumpuni yang mengelola dan tidak ada kelembagaan yang mampu mengawasi. Belajar dari Trans Jawa Tengah koridor BAWEN-SEMARANG, sebaiknya tidak perlu ada lagi program pembagian bus ke daerah.

"Cukup berikan dana operasional. Dengan rencana anggaran Rp1 triliun, dapat dioperasikan untuk 100 koridor," ucapnya.