Bisnis.com, BANDUNG -- Kartu Bandung Juara (KJB) yang diinisiasi Pemerintah Kota Bandung telah mengakomodir 98.700 siswa tak mampu atau rawan melanjutkan pendidikan (RMP).
"Ada 98.700 siswa RMP swasta dan negeri yg sudah terdaftar dan siap untuk menerima KBJ dengan mekanisme pendistribusian ke sekolah dan diatur oleh masing-masing sekolah," kata Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung Mia Rumiasari di Balai Kota Bandung, Selasa (25/7).
Mia mengatakan, berdasarkan data yang dimilikinya, untuk siswa rawan melanjutkan pendidikan (RMP) tingkat SD kartu diberikan pada 5.742 siswa, tingkat SMP 13.877 siswa dan SMA swasta 5.141 siswa serta SMK swasta 10.970 siswa.
"Besarannya untuk SD perorang Rp125.000, personal (ATK dan lainnya ) Rp 1.750.000. Untuk SMP Rp250.000, personal Rp1.850.000.," kata Mia.
Untuk Siswa SMP, sebanyak 4.555 siswa dari siswa SMP swasta itu mendapatkan bantuan investasi yang besarnya Rp 2.000.500 sedangkan untuk BOP (Bantuan Operasional) SMA swasta sebesar Rp1 juta dan SMK swasta Rp1,5 juta.
"Untuk biaya personal SMA ataupun SMK sama sebesar Rp 2 juta. Untuk investasi atau DSP 200 siswa baru SMA sebesar Rp4.500.000 dan 200 siswa baru SMK Rp 6 juta. Semua keuangan itu langsung dikirim ke rekening sekolah untuk dipergunakan selama setahun belajar, " ujarnya.
Dia menambahkan, sasaran siswa RMP yg berdomisili di Kota Bandung pada proses verifikasi dan validasi akan diambil berdasarkan usulan dari masing-masing sekolah sehingga data-data tersebut akan terkoneksi langsung pada database Dinas Pendidikan.
"Jadi Kebutuhan untuk siswa RMP akan dikelola oleh masing-masing sekolah berdasarkan kebutuhan siswa yang membutuhkan," jelasnya.
Berkaitan dengan KBJ bagi sekolah swasta di Kota Bandung, Mia menerangkan untuk sekolah swasta bantuan operasional semua jenjang dapat diakomodir dari jenjang SD hingga SMK/SMA.
"Sementara ini untuk swasta baru bisa BOP tapi kalau personal mungkin baru tahun ini kita luncurkan secara bertahap dan kita ingin data RMP ini tervalidasi dengan baik," tambahnya
Kendati demikian, Mia mengatakann bahwa KBJ ini tidak diberikan pada SMK atau SMA Negeri karena telah dikelola oleh pemerintah Provinsi.
"Untuk SMA dan SMK negeri kami akan mengusahakan di tahun depan karena tahun ini kami masih Konsultasi mekanismenya, " jelasnya.
Berkaitan dengan mekanisme, Mia menjelaskan bahwa KBJ dimulai sejak peneriman murid baru. Data yang tercatat di dinas pendidikan kurang lebih 10 ribuan RMP yang tersebar di Kota Bandung.
