Bisnis.com, BANDUNG -- Pemerintah Kota Bandung terus berupaya menyelesaikan masalah sosial di Kota Bandung. Untuk itu, Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan mengumpulkan seluruh SKPD terkait dan mitra kerja untuk mengurangi permasalahan kemiskinan.
Hal tersebut dikemukakan oleh Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tono Rusdiantono pada acara Rapat Koordinasi Pembahasan dan Pembentukan Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (One Stop Service), di Hotel Grand asrilia, Rabu (25/5).
Tono mengungkapkan, kegiatan ini diikuti oleh beberapa SKPD terkait antara lain, dinas kesehatan, dinas pertanian, dinas pendidikan, dinas tenaga kerja, distsrcip dan disperindag.
"Kami merangkul beberpa SKPD agar bisa dikelola setiap dinas, jadi tidak berpusat hanya di dinsos dan penanggulangan kemiskinan saja tapi di dinas terkait pun bertugas menjalankan fungsi untuk mendata dan bertindak agar kemiskinan berkurang," kata Tono dalam keterangan resmi.
Selain itu, hal ini mewujudkan sienegritas, singkronisasi, kerja sama dan kesepahaman berbagai pihak terkait kemiskinan di kota Bandung secara sistematis terencana dan terprogram.
"Jadi bisa memberikan rasa aman terhadap kelompok masyarakat miskin. Saya berharap kegiatan ini bisa singkron untuk mendapatkan ide-ide pementasan kemiskinan," jelasnya.
Menurut Tono, masyarakat miskin itu tidak hanya dalam materi saja, tetapi ada juga dalam hal pendidikan, kesehatan, tempat tinggal dan sebagainya. "Oleh karena itu kami bersatu dan mensinergikan beberapa dinas untuk mengurangi kemiskinan," ujarnya.
Tono berharap, kegiatan ini memperoleh kesamaan, pemahaman, menyusun rencana strategis dan program tentang pelayanan terpadu kemiskinan untuk peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap warga miskin.
Sementara Wakil Wali Kota Bandung Oded M. Danial menyampaikan, ada tiga hal yang harus kita perhatikan dalam pementasan kemiskinan, pertama secara administratif bahwa akurasi data harus menjadi akurat.
Selain itu, proses bagaimana semua SKPD terkait harus memiliki koordinasi yang kuat. Tidak boleh satu sama lain berbeda. "Makannya saya dan pak wali menekankan agar dinas terkait kemiskinan harus mempunyai data yang spesifik, sehingga ketika kita memberikan sesuatu atau mendata, hasil nya benar," tuturnya.
Oded menambahkan, kemiskinan ini merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah baik dari pusat sampai daerah. "Maka dari itu, eksistensi pemerintah punya tupoksi, pemerintah yang eksis berupaya agar masyarakat sejahtera dan bahagia," katanya.
