Pengusaha Angkutan Siap Kelola Bus Bandung

Bisnis.com, BANDUNG - Koperasi Bina Usaha Transportasi Indonesia (Kobutri) Jawa Barat menyambut baik rencana Pemkot Bandung yang akan mengkonversi angkutan kota (angkot) ke bus. Hanya, ada sejumlah hal yang harus dipikirkan menyangkut pemanfaatan angkot pasca dikonversi dan nasib sopirnya.

Udin Hidayat Ketua Kobutri Jawa Barat menyatakan, sebaiknya Pemkot Bandung membuat model jaringan jalur yang akan dilintasi oleh bus dan angkot. Pasalnya, Kota Bandung adalah kota yang berbeda dengan kota lain. Karena disetiap 50-100 meter akan ditemukan belokan. Artinya, memilih busnya tidak yang besar atau hanya bus medium.

"Jalan yang panjang hanya Sukarno-Hatta, Lingkar Selatan dan Sudirman. Dengan demikian, harus dipilih dulu jalur mana yang bisa digunakan oleh angkutan kota," katanya, kepada Bisnis, Minggu (21/8/2016).

Menurutnya, di Bandung ini minat pengusaha cukup tumbuh walaupun dari sisi keuntungan tidak terlalu besar. Sehingga mereka bisa dialihkan menjadi pengusaha bus. Angkot, lanjutnya, menjadi mahal karena mahal karena mempunyai surat izin angkutan.

Surat izin memang menjadi kewenangan pemerintah, tapi hak opersionalnya diberikan kepada badan hukum atau dulu perorang sehingga didalam kendaraan sudah termasuk didalamnya, akibatnya harga angkot menjadi tinggi.

"Tapi, mungkin pemerintah mau konversi satu banding tiga. Artinya, satu bus dikonversi angkot. Masalahnya, apakah pemerintah mau membeli barang bekas. Kemudian nasib angkot bekas, feeder dan jaringannya dibuat untuk mereka sehingga trayeknya diganti hasil rerouting," ucapnya.

Dia mencontohkan, perumahan batu nunggal belum ada angkutan khusus dan bisa dibuatkan trayek di kawasan tersebut. Selain itu, siapa dan pihak mana yang akan mengelola bus tersebut. Di Bandung sudah punya ciri khas cukup baik karena sejak lama telah ada tiga koperasi yang menjadi contoh bagi daerah lain.

"Nasib pengemudi angkutan kota juga harus dipikirkan karena selama ini memang di dalam UU Ketenagakerjaan entar masuk kemana. Pembantu saja sudah ada aturannya. Pengemudi harus diperhatikan karena bukan mendapatkan penghasilan saja, tapi pergerakan ekonomi juga dibantu pengemudi umum," paparnya.