Bisnis.com, BANDUNG--Pemerintah kota Bandung memerlukan dana sebesar Rp85 triliun untuk membangun kota Bandung menjadi kota yang lebih modern atau smartcity.
“Bandung sudah menuliskan daftar proyek-proyek apa saja yang akan dibutuhkan untuk membuat Bandung Juara, dan ternyata nilainya hampir mencapai Rp85 triliun,” ucap Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, di Pasar Kosambi, pada Selasa (11/08/2015).
Orang nomor satu Bandung yang akrab dipanggil Emil ini melanjutkan, biaya tersebut akan digunakan untuk pembangunan Bandung, di antaranya membuat gorong-gorong di seluruh Bandung, mengaspalkan seluruh jalan di Bandung, membuat 150 puskesmas yang saat ini baru berjumlah 70 puskesmas, membuat sekolah-sekolah di Bandung menjadi tiga-empat tingkat dengan standar internasional, menambah jumlah rumah sakit, membuat monorel, membuat cable car, dan lainnya.
“Tahun ini pemerintah Kota Bandung sudah bikin daftar proyeknya, finalisasinya jika tidak ada halangan dan ada restu dari pemerintah pusat, awal tahun depan Kota Bandung akan membangun banyak hal melalui uang dari pihak swasta,” jelasnya.
Peminjaman ini dilakukannya sebagai salah satu alternatif untuk tidak mengandalkan anggaran APBD. Menurutnya, proyek ini tidak akan berjalan jika hanya mengandalkan anggaran APBD. Untuk itu, dia menggunakan cara public private partnership (PPP). Melalui PPP ini, pembangunan dapat dilakukan dengan cepat tanpa harus memikirkan kondisi keuangan suatu daerah. Biaya yang telah didapatkan dari pihak swasta tersebut dapat dibayar dengan cara dicicil dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai perjanjian awal.
Emil mengatakan, dana yang dipinjam dari pihak swasta tersebut akan dikembalikan melalui cicilan selama 20-30 tahun.
“Salah satu kelebihan kota Bandung, kita memiliki perda multiyears yang menjamin pembayaran cicilan tidak akan menunggak. Jadi siapapun walikotanya, siapapun anggota DPRDnya, cicilan itu dilindungi oleh hukum dan tidak bisa diganggu gugat,” ucapnya.
Tindakan ini, Emil melanjutkan, secara tidak langsung akan menguntungkan warga Bandung. Perubahan di Bandung dapat dinikmati lebih cepat tanpa harus menunggu tahun kelima dari masa jabatannya.
Penerapan PPP ini sebenarnya telah diterapkan Emil pada salah satu proyeknya, yakni pengadaan mesin parkir.
“Contohnya sudah ada, hanya tidak dimasifkan karena kita menyangka tidak bisa dengan cara itu. Selama ini PPP disangka hanya untuk yang ada incomenya. Tapi rencananya, yang tidak ada incomenya juga rencananya akan dibangun oleh swasta,” jelasnya.
Di sisi lain, pemerintah kota Bandung juga berencana untuk mengkampanyekan sistem PPP tersebut kepada ke kota-kota dan kabupaten lainnya. Hal ini dilakukan agar pembangunan kota dan kabupaten tidak 100% berasal dari belanja APBD.
Selain itu, ia juga berencana mengadakan konferensi internasional dengan ahli PPP dari berbagai negara, seperti Inggris dan Amerika, terkait sistem PPP yang akan dilaksanakan di Bandung. “Rapatnya akan dilaksanakan di Bandung. Semoga dengan adanya payung hukum kita bisa bergerak,” ucapnya.
