Dekopin Jabar Bakal Inisiasi OJK-nya Koperasi

Bisnis.com, BANDUNG--Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Perwakilan Jawa Barat membutuhkan sebuah lembaga independen sebagai pengawas aktivitas koperasi seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada perbankan.

Ketua Dekopin Jabar Rulli Indrawan mengatakan sekarang koperasi di Jabar hanya diawasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang kenyataannya bukan berlatar belakang praktisi koperasi.

Hal tersebut menyulitkan pengawasan koperasi agar berjalan pada koridor aturan perkoperasian yang ada.

"Koperasi diawasi dinas yang orang-orangnya merupakan hasil perputaran dari berbagai dinas seperti Dinas Pertamanan, Dinas Perkebunan, dan lain-lain," ujar Rulli kepada Bisnis, Senin (16/3/2015).

Menurutnya, kondisi tersebut memicu kemudahan pembentukan koperasi tanpa melihat latar belakang yang jelas. Hal tersebut membuat jumlah koperasi berlimpah bahkan menimbulkan berbagai masalah seperti penumpang gelap.

"Jumlah koperasi di Jabar sekarang tercatat 25.000 di Dinas Koperasi dan UKM, tapi secara kualitas belum tentu semua ada dan beraktivitas efektif," kata Rulli.

Dia mengungkapkan sepertiga dari 25.000 koperasi yang ada di Jabar dibentuk hanya untuk mengucur dana dari pemerintah serta menghimpun keuntungan dari masyarakat saja. 

Terlebih lagi, saat ini koperasi di Jabar terbentur masalah dengan perbankan. Rulli mengatakan ada tiga daerah di Jabar yang hampir mati akibat kegiatan perbankan.

"Anggota koperasi di Jabar yang terdaftar di Dekopin hanya berkisar pada angka 10%," ujarnya. 

Oleh karena itu, Dekopin Jabar akan menginisiasi untuk membentuk Otoritas Jasa Keuangan Koperasi (OJKK) yang bertugas untuk mengevaluasi dan mengawasi sepak terjang seluruh koperasi.

"Kalau di perbankan ada OJK, maka kami berinisiatif membentuk OJKK. Dengan demikian pengawasan koperasi akan benar-benar terwujud tanpa ada intervensi dari pihak lain," ujarnya.

Kendati demikian, pembentukan OJKK sangat bergantung kepada Undang-undang tentang Koperasi baru yang masih dibahas. "Jika tidak ada ruang di UU tersebut, maka Dekopin Jabar tetap membentuk OJKK untuk ruang lingkup Jabar," katanya.

Rulli menegaskan gagasan tersebut sangat dibutuhkan di Jabar dan akan menjadi fokus aspirasi Dekopin untuk pertumbuhan koperasi Indonesia. Menurutnya, daerah lain juga bisa memintanya jika membutuhkan hal yang sama.