PHRI Jabar: Polemik Izin Minuman Keras Harus Didiskusikan

Bisnis.com, BANDUNG—Perhimpunan Hotel dan restoran Indonesia (PHRI) Jabar mengharapkan para pelaku usaha dan juga pemerintah daerah di Kota Cirebon dapat duduk bersama untuk menyelesaikan polemik ketentutan atau peraturan penyediaan minuman beralkohol.

Seperti diketahui sebelumnya, belakangan banyak terjadi pertentangan antara Perpress Nomor 7/2013 tentang Pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol dan Perda Nomor 24/2013 tentang Pelarangan Peredaran Penjualan dan Konsumsi Minuman Beralkohol di Kota Cirebon.

Ketua PHRI Jabar Herman Muchtar mengungkapkan sebagai sebuah daerah yang berotonomi, Kota Cirebon memang pantas untuk mengikuti berbagai peraturan daerah yang dimiliki masing-masing.

"Terlebih lagi, penyusunan Perda ini melibatkan semua pihak seperti pengusaha, pemerintah, dan MUI. Jika sepanjang proses tersebut ada pihak yang merasa keberatan, seharusnya dilaksanakan diskusi bersama akan dibawa atau diapakan Kota Cirebon ini," ujarnya, Selasa (1/4/2014).

Dia mengungkapkan dengan adanya diskusi bersama maka akan diketahui batasan yang diharapkan dapat disepakati bersama-sama tanpa merugikan salah satu pihak tertentu.

Menurutnya, para pengusaha seperti pengusaha industri hotel dan hiburan sejauh ini tentu memiliki kontribusi yang cukup besar kepada daerah, seperti membantu meningkatkan pendapatan daerah.

"Oleh karena itu, jangan sampai para pengusaha yang ada ini sampai berpindah atau memilih daerah lain untuk berinvestasi. Karena trennya sudah mulai menunjukan ke arah tersebut," ujarnya. (k31/k29)