Sri Mulyono: Dokter Spesialis Anggaran ‘Sakit’ Pemprov Jabar

Bisnis-jabar.com,BANDUNG—Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan dua kali berturut-turut oleh BPK terhadap laporan keuangan Pemprov Jabar tidak bisa dilepaskan dari sosok Sri Mulyono. Lelaki yang menjabat sebagai Kepala Biro Keuangan ini dikenal sebagai salah seorang pejabat eselon II yang menerapkan tertib administrasi keuangan paling ketat. Salah seorang pejabat pengelola keuangan dan aset daerah pada bisnis-jabar mengatakan Sri satu-satunya pejabat di Pemprov yang memberikan keleluasaan daerah soal pengajuan dana. “Baik, tapi dia sangat ketat taat aturan. Ia pejabat yang tidak mentolerir kebocoran,” katanya. Salah satu pengetatan yang dilakukan Sri adalah pencairan dana bantuan desa sebesar Rp100 juta. Pihaknya tidak segan-segan menunda pengucuran jika pihak desa tidak menyertakan persyaratan yang diminta. Sri yang sempat jadi bulan-bulanan politik saat Pilgub Jabar karena bantuan desa dianggap sebagai money politics akhirnya menunjukan bahwa bantuan tersebut tidak terkait dengan incumbent. “Saya beberapa kali dipanggil KPK,polisi hadapi saja,” ujarnya. Sri sendiri mengaku dirinya akan dipusingkan dengan kondisi administrasi di beberapa OPD yang kurang disiplin. Menurut pejabat murah senyum ini, ia tidak bisa membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut. “Kemarin saya ke bagian arsip, periksa soal keuangan. Paparin lagi dimana persoalan-persoalannya. Saya harus siap mendatangi OPD, saya sudah bilang kalau ada apa-apa saya bakal datang,” papar laki-laki yang masa pensiunnya diperpanjang ini. Menurutnya ia harus terus mendorong rekan-rekannya agar persoalan administrasi keuangan tidak dianggap enteng. Saat ini APBD Jabar menurutnya mencapai angka Rp20 triliun lebih. Kenaikan ini dinilai Sri harus diimbangi dengan pelaporan yang tertib dan sehat. (ija)