PUPUK BERSUBSIDI: Petani Tasik Temukan Unsur NPK Tak Sesuai Spek

[caption id="attachment_289755" align="alignleft" width="200"] (ilustrasi/JIBIPhoto)[/caption] TASIKMALAYA,(bisnis-jabar.com)--Ketua Forum Komunikasi Gapoktan Kota Tasikmalaya Yuyun Suyud menilai petani di Kota Tasikmalaya dan pengguna pupuk bersubsidi dibohongi oleh produsen pupuk bersubsidi BUMN ternama asal Jawa Tengah selama sepuluh tahun terakhir. Produk Pupuk NPK kadar 15% ternyata kandungannya tidak sesuai dengan nama ukuran yang tercantum. "Kami  mendapat sertifikat hasil penelitian dari Laboratorium Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batu Bara Bandung pada 3 Mei kemarin. Hasilnya cukup mengagetkan unsur N-nya hanya 13,98%, unsur P-nya hanya 6,62% dan unsur K-nya hanya 10,01%n," ungkap Yuyun Suyud, Selasa (7/5/2013). Yuyun menambahkan, hal itu merupakan kebohongan publik dan merugikan petani karena produksi padi bisa  turun. Unsur P yang terkandung tidak kurang dari 50% dari kadar yang tertera atau hanya 6,62% saja. Selain diteliti di Laboratorium tekMIRA, pihaknya pun melakukan penelitian di UGM pada tahun lalu. Hasilnya cukup mencengangkan,  unsur N lebih rendah yaitu 12,3%, unsur P hanya 4,07%, dan unsur K hanya 29,48 ppm. "Tidak hanya pupuk itu, sebelumnya kami menguji lab terhadap pupuk NPK yang diproduksi di Jawa Barat. Pengujian dilakukan di UGM dan hasilnya keluar pada April 2012 lalu. Pupuk NPK yang satu ini mencantumkan kadar NPK masing-masing 30%, 6% dan 8%. Namun memang tetap ada ketidaksesuaian," katanya. Pada unsur N, kata dia lebih 3,1% menjadi 33,1% pada unsur N pun lebih 0,63%, sedangkan pada unsur K kurang 1,25 % menjadi 6,75%. Meski ketidaksesuaian tersebut dinilai masih bisa ditolerir. Dengan adanya ketidaksesuaian tersebut, katanya, pada pupuk NPK 15 asal BUMN di Jawa Tengah tersebut terdapat potensi kerugian negara. Pasalnya produsen pupuk bersubsidi itu diberikan alokasi sebesar 2,2 juta ton pertahun. Pada tahun 2012 pun kerugian negara bisa ditaksir mencapai Rp1 triliun. "Anehnya, pemerintah kota juga lebih menganjurkan pupuk tersebut ketimbang pupuk buatan BUMN asal Jawa Barat. Seperti pada rencana definitif kebutuhan kelompok tani (RDKK) 2013, penggunaan pupuk tersebut tiga kali lebih banyak dari pupuk BUMN yang diproduksi di Jawa Barat," katanya. (k55/k29/yri)