DPR Studi Banding ke Eropa Cuma Buat Bahas Logo PMI

JAKARTA -- Sebanyak 20 orang anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melakukan studi banding ke dua negara Eropa, Denmark dan Turki, guna mencari rujukan dalam menentukan logo Palang Merah di Indonesia. "Ke sana untuk pemilihan lambang Palang Merah karena perdebatan di Baleg tidak selesai-selesai. Ada yang minta lambang Bulan Sabit Merah dan Red Cross, makanya kita mengecek ke negara asal lambang tersebut," kata Ketua Baleg DPR RI Ignatius Mulyono di Jakarta, Rabu. Ia menjelaskan, beberapa anggota fraksi di Baleg DPR RI menginginkan agar Indonesia menggunakan lambang Bulan Sabit Merah sementara Fraksi Partai Demokrat lebih memilih lambang Palang Merah yang banyak digunakan di kancah internasional. Menurut dia, kunjungan dua tim DPR RI yang masing-masing beranggotakan 10 orang itu ke Turki dan Denmark dilakukan sejak 3 September 2012 dan akan berlangsung selama lima hari. "Kalau ke Denmark dipimpin Pak Dimyati Natakusuma (PPP), kalau ke Turki dipimpin Bu Anna Muawanah (PKB)," katanya. Namun politisi dari Partai Demokrat itu mengaku sama sekali tidak mengetahui sumber anggaran untuk kunjungan studi banding tersebut. "Masalah anggaran itu urusan Sekretariat Jenderal DPR dan Sekretariat Baleg, jadi pimpinan tidak menandatangani," jelas dia. Menurut data yang diperoleh Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi, studi banding tersebut menelan biaya Rp1,2 miliar. Ia menuturkan, anggaran kunjungan anggota Baleg DPR RI ke Denmark mencapai sekitar Rp666 juta dan alokasi anggaran ke Turki sampai Rp636 juta. Dengan anggaran sebesar itu, menurut dia, setiap anggota dewan yang ikut studi banding ke Denmark akan menghabiskan anggaran sekitar Rp62 juta untuk ongkos pesawat kelas eksekutif dan biaya harian sekitar Rp4 juta. Sementara seorang anggota DPR RI yang ikut studi banding ke Turki akan menghabiskan anggaran sekitar Rp59 juta untuk ongkos pesawat kelas eksekutif dan biaya harian sekitar Rp3 juta. Uchok menilai tindakan anggota Baleg DPR RI tersebut tidak masuk akal. "Masa mau menentukan lambang Palang Merah saja harus berkunjung ke dua negara," kata dia. DPR RI, kata dia, seharusnya bisa menghemat anggaran dan membuang agenda-agenda yang tidak penting seperti melakukan kunjungan kerja atau studi banding yang hasilnya tidak jelas.(Antara/yri)