BANDARA KERTAJATI: Kemenhub dukung pembiayaan APBN

Oleh Berliana Elisabeth S. (bisnis-jabar.com)JAKARTA (bisnis-jabar.com): Kementerian Perhubungan mendorong agar proyek pembangunan Bandara Kertajati, Jawa Barat senilai Rp8,22 triliun dapat dibiayai dari APBN, karena saat ini masih masuk dalam skema public private partnership atau kerjasama pemerintah dan swasta. Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Herry Bakti Singayuda Gumay mengatakan keterlibatan pemerintah untuk mendanai proyek pembangunan Bandara  Kertajati di Majalengka Jawa Barat ini untuk meningkatkan minat investor swasta. Namun untuk memperoleh dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini harus berkoordinasi dengan sejumlah instansi. “Kami harus berkoordinasi dulu dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan, apakah proyek Bandara Kertajati ini memang masuk prioritas APBN,  kalau ya tentu bisa melibatkan APBN. Tak ketinggalan juga, tentu harus melihat kemampuan anggaran negara bagaimana dan sampai berapa,” kata Herry, akhur pekan. Herry menambahkan proyek Bandara Kertajati memang selama ini tidak masuk prioritas APBN karena dasar hukumnya tidak ada, itu sesuai dengan peraturan yang sudah dikeluarkan terlebih dahulu. Dalam Pasal 3 ayat 2 Peraturan Menteri Perhubungan No. 34 Tahun 2005 tentang Penetapan Lokasi Bandara di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat yang ditandatangani Menteri Perhubungan Agum Gumelar, menyebutkan, segala biaya rencana pembangunan bandara di Kabupaten Majalengka itu tidak dibebankan kepada APBN. “Dikeluarkannya aturan itu karena Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat ketika itu yang meminta, mereka sanggup membangun sendiri. Kalau sekarang mereka minta ada dana APBN, ya kami akan coba upayakan," tutur Herry. Herry melanjutkan agar dapat melibatkan dana APBN dalam proyek Bandara Kertajati, yang harus dilakukan adalah merevisi Peraturan Menteri Perhubungan No. 34 Tahun 2005 terutama pasal 3 ayat 2. Namun demikian karena penetapan APBN tidak hanya di bawah kewenangan Kemenhub selaku kementerian teknis, Kemenhub akan berkoordinasi dengan instansi terkait. Herry menambahkan dari informasi yang diterima Kemenhub, dengan tidak adanya dana APBN membuat proyek Bandara Kertajati kurang diminati investor swasta. Keterlibatan pemerintah daerah (pemda) melalui proses pembebasan lahan belum cukup dari sisi kelayakan proyek. Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf  sebelumnya mengatakan untuk membangun Bandara Kertajati ini, pihaknya membutuhkan dana Rp5,8 triliun, dari total dana proyek Rp8 triliun hingga 2016. “Sekitar Rp3,5 triliun digunakan untuk tahap pembangunan awal,” katanya. Dede mengungkapkan pihaknya belum bisa memastikan waktu terealisasinya pembangunan Bandara Internasional Kertajati (BIK) karena belum adanya sokongan dana APBN dalam proyek itu. Dana APBN diperlukan untuk membangun sarana pendukung, seperti pembuatan akses jalan mengingat proyek bandara yang berlokasi di tengah sawah. "BIK harus menjadi konsentrasi pemerintah karena sudah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia)," kata Dede Yusuf. Pemprov juga, lanjutnya, berupaya menyediakan kebutuhanan lahan lebih dari 5.000 hektare (ha). Lahan yang sudah dibebaskan saat ini sebanyak 639 ha dan telah menyerap dana Rp250 miliar. Pada tahun ini pemerintah berencana membebaskan sekitar 200 ha lagi. Bandara Kertajati ini nantinya memiliki tiga runway (landasan pacu) dengan kapasitas tampung terminal untuk tahap awal sampai 20 juta orang dan ditarget beroperasi pada 2020. Wagub menambahkan tim jajak pasar yang disiapkan Pemprov Jawa Barat untuk menawarkan tender Bandara Udara Internasional Kertajati, Majalengka akan mulai bekerja sebagai strategi promosi menjelang pralelang proyek tersebut. Dokumen lelang bandara berupa desain rencana detail (DED), studi kelayakan dan analisa pasar sudah disiapkan.(JIBI/fsi)