Bisnis.com, CIREBON - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono mendesak Bupati Cirebon Imron Rosyadi untuk segera merealisasikan perbaikan jalan rusak yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat.
Dorongan tersebut disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab politik terhadap janji dan amanat rakyat, mengingat kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Cirebon dinilai tak kunjung membaik selama beberapa periode kepemimpinan.
Menurut Ono, permasalahan jalan rusak di sejumlah titik wilayah Kabupaten Cirebon telah berlangsung lama dan menjadi isu strategis yang berulang, terutama di bawah pemerintahan kepala daerah yang diusung oleh PDI Perjuangan.
"Masyarakat menyampaikan berbagai keluhan melalui unjuk rasa hingga media sosial, menyuarakan keresahan dan ketidakpuasan terhadap lambannya perbaikan infrastruktur dasar tersebut," kata Ono, Jumat (11/7/2025).
Ono mengatakan, pihak DPD PDI Perjuangan Jawa Barat secara resmi mengeluarkan instruksi kepada seluruh kader partai, terutama yang menjabat sebagai Bupati dan Anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari Fraksi PDIP.
Dalam instruksi tersebut, tiga poin utama ditegaskan sebagai komitmen politik partai dalam merespons keresahan masyarakat serta membenahi citra pemerintahan daerah.
Baca Juga
Pertama, DPD PDIP meminta agar program rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemeliharaan jalan kabupaten segera dilaksanakan tanpa penundaan.
Langkah ini harus diikuti dengan penyediaan anggaran yang memadai, dan menjadi prioritas utama dalam sisa masa jabatan Bupati Imron Rosyadi hingga lima tahun kepemimpinannya berakhir.
"Masalah jalan rusak bukan hanya soal infrastruktur, tapi menyangkut kepercayaan rakyat. Oleh karena itu, jangan ditunda-tunda lagi. Ini harus menjadi prioritas kerja nyata,” tegas Ono Surono dalam keterangannya.
Poin kedua dalam instruksi tersebut adalah pentingnya transparansi informasi kepada publik. Kader PDIP di jajaran eksekutif dan legislatif diminta menyampaikan informasi yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Hal ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui proses, tahapan, dan kendala yang mungkin dihadapi pemerintah dalam memperbaiki jalan.
"Rakyat berhak tahu bagaimana progresnya. Jangan sampai komunikasi publik yang buruk membuat kepercayaan publik luntur. Ini adalah tanggung jawab bersama kader partai," ujar Ono.
Instruksi ketiga menekankan pentingnya menjaga solidaritas internal dan menghindari saling menyalahkan antar-lembaga.
DPD PDIP mengingatkan agar para kader tidak menggiring opini yang menyudutkan instansi teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Cirebon, hanya karena desakan publik yang meningkat.
Sebaliknya, partai meminta agar solusi dibangun secara kolektif dengan mengedepankan komunikasi dan sinergi lintas sektor.
“Jangan saling lempar tanggung jawab. Kalau ada kendala teknis, selesaikan secara internal. Tugas kita sebagai partai pengusung adalah menunjukkan keteladanan dalam menyelesaikan masalah, bukan menambah keruh suasana,” tegasnya lagi.
Ono menambahkan, instruksi ini bukan sekadar arahan politik biasa, melainkan bentuk pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja kader partai yang diberi amanah melalui proses demokrasi.
Ia menegaskan, pelaksanaan instruksi ini akan menjadi salah satu indikator penilaian terhadap loyalitas dan kinerja kader PDIP, baik di eksekutif maupun legislatif.
Sebagai informasi, hingga pertengahan 2025, keluhan terhadap kerusakan jalan masih mendominasi aduan warga Cirebon, terutama di kawasan perdesaan dan akses antar kecamatan.
Warga menilai pemerintah daerah terlalu lambat dalam menanggapi persoalan tersebut, meski anggaran dari pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Transfer Umum (DTU) terus mengalir.
Dari catatan anggaran semester pertama 2025, Kabupaten Cirebon telah menerima total transfer dana daerah sebesar Rp3,64 triliun, dengan rincian DAU sebesar Rp1,80 triliun dan DTU sebesar Rp1,84 triliun.
Namun realisasi anggaran untuk infrastruktur jalan masih dianggap minim dan belum mampu menyentuh kebutuhan prioritas masyarakat secara menyeluruh.
“Kita harus buktikan kalau PDI Perjuangan berpihak pada rakyat, tidak hanya saat kampanye, tapi juga saat menjalankan amanat kekuasaan,” tutup Ono Surono.
