Bisnis.com, BANDUNG— Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan temui Pemerintah Pusat untuk cari jalan keluar dari mangkraknya pembangunan flyover Nurtonio.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan penting untuk segera menindaklanjuti proyek jembatan layang Nurtanio yang hingga kini tidak menunjukkan progres pembangunan.
Farhan memastikan proyek tersebut berada di bawah pemerintah pusat. Ia juga menyayangkan belum adanya penyelesaian. Padahal proyek ini sangat penting untuk mengurai arus kendaraan di kawasan utara kota yang padat.
“Ada satu titik di Kota Bandung yang sampai sekarang masih misterius yaitu jembatan layang di daerah Nurtanio. Itu adalah proyek dari pemerintah pusat,” kata Farhan.
Ia pun akan segera berkomunikasi dengan kementerian terkait untuk memastikan masa depan proyek ini.
“Izinkan saya nanti hari Kamis akan menghadap pemerintah pusat untuk menanyakan, apakah akan diselesaikan atau tidak. Kalau mau diselesaikan, kapan?” ujarnya.
Baca Juga
Farhan juga menyinggung titel kota termacet sedunia yang sempat disematkan kepada Kota Bandung.
Ia mengakui, jumlah kendaraan pribadi yang tinggi menjadi salah satu penyebab utama. Data terakhir menunjukkan kendaraan pribadi di Bandung mendekati angka 5,5 juta unit dengan penduduk sekitar 2,6 juta jiwa.
Kendati demikian, menurutnya, akar masalah tidak berhenti pada volume kendaraan, dan jumlah jiwa tetapi juga infrastruktur penunjang mobilitas yang belum tuntas.
“Kita itu dicap sebagai kota paling macet sedunia. Maka kita bertanya kenapa? Salah satunya ya karena proyek seperti jembatan layang Nurtanio ini belum beres-beres,” kata Farhan.
Ia menilai, masyarakat tidak terlalu peduli dengan siapa yang bertanggung jawab, apakah pemerintah kota, provinsi, atau pusat yang penting adalah persoalan diselesaikan secara nyata.
“Masyarakat kan enggak mau tahu, pokoknya pemerintah, yang penting beres. Maka kami tidak akan mengatakan bahwa itu masalah pusat atau bukan. Tapi sebagai pemerintah kota, kami akan bertanya langsung,” tuturnya.
Farhan menyebut komunikasi yang proaktif ke pemerintah pusat adalah langkah penting agar Kota Bandung mendapatkan perhatian lebih dalam proyek-proyek strategis nasional, terutama yang menyangkut hajat hidup dan mobilitas jutaan warga kota.
