Bisnis.com, BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan meningkatkan pengawasan pascanaiknya harga eceran tertinggi (HET) LPG 3 kg di Kota Bandung tingkat pangkalan resmi naik menjadi Rp19.000 per Senin (16/6/2025).
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat Nining Yuliastiani mengatakan kenaikan HET tersebut sudah diajukan oleh Bandung Raya pada awal 2024 lalu. Dari hasil telaah Biro Perekonomian Setda Jabar, penyesuaian harga tersebut harus memperhatikan strategi pengendalian inflasi agar tidak memicu kenaikan komoditas lain.
“Jadi nantinya sampai Desember 2025, mereka bisa melakukan kenaikan bertahap sampai Rp19.600. Tetapi itu juga dilakukan dari sisi apa dampaknya terhadap inflasi. Kalau itu kemudian terjadi dampak inflasi kemungkinan sekali akan diundur gitu. Jadi sekarang berlaku Rp19.000 untuk wilayah Bandung Raya,” katanya, Selasa (17/6/2025).
Nining memastikan elpiji 3 kilogram yang masuk dalam program subsidi pemerintah belum pernah melakukan penyesuaian harga, perkembangan menunjukkan biaya untuk distribusi lalu margin pada distributor dan pelaku usaha membuat tiga daerah di Bandung Raya menetapkan kenaikan. “Itu sesuai dengan Permen SDM 28/2021,” katanya.
Rinciannya wilayah aglomerasi Bandung Raya mengusulkan HET gas melon dengan besaran masing-masing, untuk Kota Cimahi mengusulkan kenaikan langsung ke Rp19.600. Sementara, wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dinaikkan secara bertahap dari Rp19.000. Adapun harga sebelumnya Rp16.600.
Pemprov Jabar memastikan akan melakukan pengawasan seketat mungkin agar harga di eceran tidak meningkat signifikan. Disperindag Jabar juga meminta kabupaten dan kota turut mengawasi langsung penerapan di lapangan.
Baca Juga
"Pengawasan kami perkuat dan kemudian komitmen dari teman-teman pelaku usaha nih untuk kemudian menjaga itu agar konsumen mendapatkan harga yang memang sudah kita sepakati bersama," katanya.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Bandung telah memutuskan menaikkan HET gas melon (LPG 3 kg) Rp19.000 per tabung, mulai tanggal 16 Juni 2025. Aturan ini dikeluarkan sesuai dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 540.11/Kep.823-Disdagin/2025.
.jpg?w=300&h=221)
