Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon mengirimkan 40 warganya untuk bekerja di Jepang. Program ini diklaim bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, tetapi juga membuka peluang baru di bidang ketenagakerjaan dengan memanfaatkan pasar kerja internasional.
Bupati Cirebon Imron Rosyadi mengatakan pemerintah daerah siap mendukung penuh keberangkatan para peserta, termasuk pembiayaan pelatihan dan administrasi lainnya.
Program ini memberikan kesempatan kepada para lulusan SMA, SMK, atau Madrasah Aliyah (setara SMA) yang berasal dari Kabupaten Cirebon untuk bekerja di Jepang.
"Sebelum diberangkatkan, peserta harus mengikuti pelatihan selama dua bulan. Pelatihan ini meliputi berbagai aspek penting, mulai dari penguasaan bahasa Jepang, pengetahuan tentang budaya Jepang, hingga pemahaman tentang disiplin kerja di Jepang," kata Imron, Kamis (8/5/2025).
Imron mengatakan, seluruh biaya pelatihan dan administrasi, termasuk paspor, akan ditanggung oleh pemerintah daerah. Diharapkan, dapat mengurangi beban biaya yang sering kali menjadi kendala bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Imron mengingatkan peserta agar tidak hanya fokus pada kehidupan saat ini, melainkan juga mempersiapkan masa depan mereka setelah bekerja di Jepang.
Baca Juga
"Saya berpesan kepada para peserta, ketika mereka bekerja di Jepang, gunakanlah gaji yang mereka peroleh dengan bijak. Jangan untuk gaya hidup, tapi tabungkan sebagian untuk masa depan. Kita ingin mereka kembali dengan keterampilan dan tabungan yang bisa membuka peluang usaha atau meningkatkan kualitas hidup mereka setelah pulang," ujar Imron.
Selain itu, Imron juga menekankan Jepang merupakan negara dengan gaji yang relatif tinggi dibandingkan dengan negara-negara Timur Tengah atau lainnya. Dengan demikian, peluang bagi pekerja untuk meraih kesejahteraan yang lebih baik sangat terbuka lebar.
Ia pun mengharapkan, program ini direncanakan untuk berjalan selama dua tahun, namun ada kemungkinan untuk diperpanjang, tergantung pada perkembangan dan efisiensi anggaran.
Meskipun antusiasme untuk mengikuti program ini sangat tinggi, pemerintah Kabupaten Cirebon memutuskan untuk membatasi jumlah peserta pada 40 orang pada tahap awal.
Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas pelatihan dan memastikan bahwa setiap peserta mendapatkan perhatian dan dukungan maksimal.
"Dengan adanya efisiensi anggaran, kami fokus pada kualitas pelatihan dan pembekalan bagi setiap peserta. Meskipun banyak yang berminat, kami tetap akan membatasi jumlah peserta untuk tahap awal ini," ujar Imron.
