Bisnis.com, BANDUNG — Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Jawa Barat hingga 28 Februari 2025 mencatatkan total pendapatan Rp21,60 triliun atau 13,32% dari target.
Sementara itu, dari segi belanja Rp18,10 triliun atau 15,46% pagu sehingga menghasilkan surplus regional Rp3,49 triliun.
Plt. Kepala Kantor Wilayah DJPb Jawa Barat Taukhid mengatakan total realisasi pendapatan hingga akhir Februari 2025 mencapai Rp21,60 triliun yang terdiri dari Penerimaan Perpajakan Rp20,34 triliun (12,97%) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp1,25 triliun (23,41%).
“Ekonomi Jawa Barat menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian global, dengan tumbuh positif. Hal itu didukung oleh industri pengolahan dan konsumsi rumah tangga sebagai kontributor tertinggi,” ungkapnya, dalam konferensi pers Kinerja APBN Regional Jawa Barat, di Gedung Keuangan Negara Bandung, Jumat (21/3/2025).
Ia mengatakan, saat ini pengaruh dari perang dagang China-Amerika dan kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap perekonomian Jawa Barat memang sudah mulai terasa.
“Kita harus bisa mengantisipasi bagaimana pengaruh dan peluangnya, sehingga tidak berpengaruh terlalu dalam,” jelasnya.
Baca Juga
Kemudian, ia juga mencatat penerimaan pajak hingga Februari 2025, mencapai Rp14,29 triliun atau 11,32% dari target penerimaan pajak.
“Jenis PPN dan PPnBM dengan kontribusi terbesar yakni tumbuh 10,24% atau Rp675,2 miliar,” ungkapnya.
Lebih rinci, dari sisi penerimaan per sektor pajak, penerimaan neto sektor industri pengolahan tumbuh 10,44%. Ia menjelaskan sektor ini cukup dominan dengan memberikan kontribusi 40,24%.
Hal berbeda dari sektor perdagangan besar dan eceran yang mengalami kontraksi -3,88% dengan kontribusi 22,92%. Namun, Penerimaan Neto Sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib tumbuh 52,09% dengan kontribusi 6,27%.
“Penerimaan Neto Sektor Konstruksi tumbuh 40,66% dengan memberikan kontribusi 5,98%. Yang terbesar itu penerimaan Neto Sektor Real Estate mengalami pertumbuhan 52,26% dengan kontribusi sebesar 5,18%.
Sementara itu, Penerimaan Kepabeanan dan Cukai di Jawa Barat hingga 28 Februari 2025 mencapai Rp6,05 Triliun (19,77% dari target APBN) atau tumbuh 0,07%. Penerimaan Bea masuk sebesar Rp89,36 Miliar dan Penerimaan Cukai sebesar Rp5,96 Triliun.
Kemudian, total Realisasi Belanja Negara sampai dengan 28 Februari2025 sebesar Rp18,10 Triliun atau 15,46% daripagu, terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp3,37 Triliun dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp14,74 Triliun.
Ia juga mengatakan berdasarkan Inpres No.1/2025, efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 dilaksanakan dengan dasar bahwa anggaran harus digunakan secara efisien, sehingga dapat digunakan untuk belanja yang betul-betul prioritas.
“Efisiensi Anggaran dicapai dengan menyisir berbagai belanja seperti perjalanan dinas, ATK, seminar, kajian, acara seremonial dan peringatan, dll. Dilaksanakan untuk seluruh K/L. Pencadangan TKD dan Efisiensi APBD untuk prioritas nasional,” ungkapnya.
Efisiensi di wilayah Jawa Barat terdiri dari efisiensibelanja K/L sebesar Rp7,49 Triliun dan Efisiensi TKD Rp1,26 Triliun.
Namun, efisiensi anggaran dipastikan tidak menyentuh belanja pegawai,layanan pegawai (operasional dasar prioritas) dan layanan publik/bantuan sosial.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I Kurniawan Nizar memastikan dari sisi penerimaan pajak, pihaknya optimis mampu mengulang capaian yang sudah dicapai dalam tiga tahun beruntun.
“Tiga tahun ke belakang sampai terus [mencapai] target, sekarang apapun analisa ekonominya yang jelas kita optimis [tercapai],” imbuhnya.
Ia mengaku, banyak hal yang akan dilakukan untuk mencapai target yang sudah ditentukan. Sehingga, akan mendukung kinerja APBN di Jawa Barat.
Kemudian Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Finari Manan mengatakan, kinerja penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp6,05 (19,77% dari target APBN) atau tumbuh 0,07% didorong penerimaan Cukai.
Ia merinci, penerimaan dari Bea Masuk mencapai Rp89,36 miliar dan Cukai Rp5,96 triliun.
Ia memastikan, tahun ini pihaknya akan menggempur peredaran rokok ilegal di Jawa Barat yang memang disinyalir menjadi pasar bagi produsen rokok tanpa pita cukai tersebut.
“Di Jawa Bara ini yang saya tahu bukan jadi daerah produksi [rokok ilegal], tapi di Jawa Tengah, Jawa Timur. Sedangkan Jawa Barat inj jadi pasarnya saja,” ungkap Finari.
Ia mengakui memang dalam setiap tahun, peredaran rokok ilegal terus meningkat. Hal tersebut terlihat dalam data penindakan rokok ilegal dari tahun ke tahun.
Pada 2022, pihaknya melakukan penindakan 32 juta batang, 2023 meningkat jadi 57 juta batang dan 2024 kemarin penindakan kita meningkat jadi 62 juta batang.
“Tahun ini saya prediksi tim saya barus bisa menindak minimal 78,5 juta batang. Karena sangat masif,” ungkapnya.
Kemudian hingga akhir Februari 2025, pihaknya sudah menindak 18,9 juta batang. Sementara itu perkiraan dari nilai rokok tersebut adalah Rp26,5 miliar, dan potensi penerimaan cukainya yaitu Rp14,1 miliar.
“Kalau sampai Desember mungkin bisa mencapi 100 jutaan batang,” ungkapnya.
