Bisnis.com, CIREBON - Ketimpangan investasi di wilayah Pantai Utara Jawa Barat kian mencolok. Dalam laporan terbaru realisasi investasi triwulan I 2025, kawasan Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning) masih tertatih mengejar nilai investasi dibandingkan dengan wilayah industri seperti Bekasi, Karawang, dan Purwakarta.
Kabupaten Bekasi mencatatkan investasi tertinggi sebesar Rp21,40 triliun, disusul Karawang Rp15,30 triliun, dan Purwakarta Rp4,97 triliun. Sementara seluruh wilayah Ciayumajakuning jika digabungkan hanya menyumbang sekitar Rp2,26 triliun atau kurang dari 5% dari total investasi yang masuk ke Jawa Barat.
Angka ini mencerminkan persoalan struktural yang belum terpecahkan: rendahnya daya saing kawasan timur laut Jawa Barat. Meskipun memiliki infrastruktur strategis seperti Bandara Internasional Kertajati di Majalengka dan Pelabuhan Cirebon, namun keduanya belum cukup menjadi magnet investasi yang sepadan.
Kabupaten Cirebon menjadi penyumbang investasi terbesar di antara wilayah Ciayumajakuning dengan capaian Rp878,31 miliar. Disusul Majalengka Rp699,57 miliar, Indramayu Rp362,33 miliar, Kota Cirebon Rp252,46 miliar, dan Kuningan yang berada di posisi buncit hanya meraih Rp67,54 miliar.
Jika dibandingkan dengan Karawang, nilai investasi Kabupaten Cirebon hanya setara dengan sekitar 5,7% dari total investasi yang diraih Karawang. Ketimpangan ini bukan sekadar soal angka, tapi juga menyangkut arah pembangunan dan pemerataan ekonomi.
Padahal, pemerintah Provinsi Jawa Barat gencar menyuarakan semangat pemerataan pertumbuhan ke wilayah timur dan selatan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan investor masih terpaku pada kawasan barat yang telah lebih dulu berkembang.
Baca Juga
Bupati Cirebon Imron Rosyadi mengatakan Bandara Kertajati dan Jalan Tol Cisumdawu sejatinya telah membuka aksesibilitas wilayah Cirebon ke pusat industri Jawa Barat dan Jawa Tengah. Namun investasi besar belum juga berdatangan.
"Kami akui, Kabupaten Cirebon masih sulit menjemput lebih banyak investor. Cirebon masih terbatas infrastruktur, kesiapan sumber daya manusia, kemudahan perizinan, dan ekosistem industri yang saling menopang,” kata Imron, Senin (23/6/2025).
Kabupaten Cirebon misalnya, sudah sejak lama menggembar-gemborkan Kawasan Industri Cirebon Timur (KICT), namun hingga kini belum ada tindak lanjut. Proyek-proyek kawasan industri di Majalengka dan Indramayu juga tak luput dari problem klasik: lambatnya birokrasi.
Majalengka misalnya, yang menjadi pusat proyek segitiga emas Rebana (Cirebon-Patimban-Kertajati), justru masih berada di bawah Rp1 triliun dalam realisasi investasi. Sementara Indramayu yang memiliki potensi energi dan pertanian, belum berhasil mengembangkan kawasan industri berbasis potensi lokal.
Ketidaksiapan lahan industri juga menjadi faktor penghambat utama. Banyak kawasan belum memiliki zona industri yang matang, atau masih terkendala soal status lahan dan kepastian hukum. Investor umumnya mencari kepastian hukum dan kesiapan lahan yang sudah bebas dari konflik.
Di sisi lain, Kabupaten Bekasi dan Karawang telah lama menjadi kawasan industri nasional. Mereka bukan hanya unggul dalam hal akses jalan tol dan kedekatan ke pelabuhan, tetapi juga memiliki tenaga kerja terampil, kawasan industri mapan, dan kecepatan layanan perizinan.
Imron mengatakan, pemerintah daerah akan segera menyusun roadmap investasi bersama yang konkret dengan daerah lainnya. Tanpa visi menyatukan, kawasan ini akan terus terjebak dalam fragmentasi dan persaingan internal yang melemahkan daya tawar.
“Ciayumajakuning harus bisa menjawab kebutuhan zaman. Kalau tidak bisa menciptakan ekosistem investasi yang kompetitif, kami ini hanya akan jadi penonton dari kemajuan wilayah lain di Pantura,” tutup Imron.
