Bisnis.com, BANDUNG—Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta daerah mulai melakukan pendataan potensi tenaga kerja yang bisa diserap oleh industri.
Dedi Mulyadi mengatakan penting daerah membuat sebuah database tenaga kerja tiap kecamatan juga detil keahlian tenaga kerja tersebut. Data ini nantinya akan dipakai oleh investor yang masuk ke daerah, sekaligus tidak memerlukan lagi rekrutmen terbuka tenaga kerja.
“Tidak usah ada lamaran kerja, ini harus dihapus. Lamaran kerja menimbulkan kerumunan, menimbulkan harapan. Nanti yang tidak keterima ngamuk,” katanya dikutip Selasa (4/5/2025).
Menurutnya agar ekses negatif rekrutmen tenaga kerja secara terbuka tidak terjadi, pihak perusahaan tinggal membuka database yang dimiliki daerah dan mengambil kebutuhan tenaga kerja dari sana.
“Kalau butuh 3.000, dibuat daftar 1-3000. Sebelum masuk pabrik, dibutuhkan apa? Maka training dulu, setelah masuk pabrik, masuk kerja baru urus persyaratan. Jangan urus persyaratan sebelum masuk diterima,” tuturnya.
Dedi Mulyadi berharap jika standar ini diterapkan oleh setiap kabupaten/kota di Jabar maka tidak diperlukan lagi lamaran kerja secara terbuka. Manajer HRD perusahaan menurutnya akan lebih mudah mencari tenaga kerja yang dibutuhkan.
Baca Juga
“Mereka tinggal dipanggil saja, kan masuk perguruan tinggi juga tidak semuanya masuk SMPTN, ada yang dipanggil, menurut saya seperti itu,” ujarnya.
Ia menyoroti budaya lokal yang kerap merepotkan industri seperti mengerahkan organisasi kemasyarakatan atau LSM. Menurutnya industri tidak akan bertahan hidup dengan ekosistem yang masih seperti itu. “Untuk itu buat kerangka seperti itu,” katanya.
Dedi juga meminta aparat daerah membina mentalitas lingkungan pabrik guna mencegah biaya tinggi yang kerap kali muncul. Dia juga menilai masih banyak pihak melihat pabrik adalah sumber uang untuk dimintai bantuan.
“Proposal ke pabrik, agustusan ke pabrik, lomba karang taruna ke pabrik, semua proposal ke pabrik. Komponen itu tidak ada di industri, industri sudah bayar pajak. Saya akan larang seluruh kepala desa membuat proposal untuk meminta sumbangan ke pabrik, tidak boleh,” ujarnya.
Dedi Mulyadi berharap komitmennya ini bisa menjamin kenyamanan bagi para pelaku usaha di Jawa Barat.
“Anda tidak usah pusing, Pemerintah Provinsi Jawa Barat hadir untuk melindungi seluruh investasi,” paparnya.
