Bisnis.com, BANDUNG—Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 yang digelar Komisi Informasi (KI) Jawa Barat dinilai terlalu mengobral penghargaan.
Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menyampaikan kritik ini ketika memberikan sambutan dalam acara yang digelar di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Kamis (14/11/2024).
“Ini banyak sekali penghargaannya, apakah Pak Ijang [Ketua KI Jabar] ingin bupati/wali kota hadir, sampai 20 penghargaannya,” katanya.
Menurutnya keterbukaan informasi adalah keharusan dilakukan semua badan publik, karena itu pemberian penghargaan harusnya benar-benar diberikan pada badan publik yang terbaik dan dirasakan oleh masyarakat atas keterbukaan tersebut.
“Kalau hanya sekedar data, data itu kan evidence yang bisa dipenuhi. Saya kaget juga, di Setda ada penghargaan juga, padahal itu sudah kewajiban. Saya rasa tidak semua instansi publik dikasih penghargaan, diingatkan mana yang sudah mana yang belum. Penghargaan kalau kebanyakan tidak berasa penghargaan,” ujarnya.
Bey menilai 80 penghargaan yang diberikan KI Jabar pada badan publik terlalu banyak, dan tidak memunculkan mana instansi yang betul-betul menjalankan urusan ini dengan baik.
Baca Juga
“Yang terbaik dari yang terbaik itu luar biasa, ini hampir 80 penghargaan, saya rasa terlalu kebanyakan. Saya rasa cukup 3 atau 5 itu sudah luar biasa,” tuturnya.
Keterbukaan informasi menurutnya sudah merupakan amanat undang-undang, jadi tidak perlu lagi diberikan penghargaan. Bahkan ada kriteria penghargaan yang dinilai Bey juga tidak perlu diberikan penghargaan.
“Sudah tidak ada alasan melakukan keterbukaan informasi publik,” katanya.
Dia menilai penting membanggakan jika keterbukaan informasi ini dirasakan langsung oleh masyarakat Jawa Barat yang mencapai 50 juta jiwa.
“Yang paling penting bagaimana masyarakat merasakan keterbukaan, jangan sampai sekedar data dan angka saja. bukan hanya sekedar masyarakat bertanya, dijawab,” tuturnya.
Ketua Komisi Informasi Pusat Donny Yoesgiantoro juga mengatakan pihaknya bertanya pada Ketua KI Jabar Ijang Faisal dari 50 juta penduduk Jawa Barat yang mengetahui keterbukaan informasi mencapai berapa persen. “Pasti tidak akan bisa jawab, karena literasi dilakukan di badan publik
KI Jabar secara rutin menggelar anugerah keterbukaan informasi publik pada badan publik setiap tahunnya. Mulai dari kabupaten/kota, dinas atau OPD di lingkungan Pemprov Jabar, BUMD hingga partai politik mendapatkan penghargaan.
