Bisnis.com, BANDUNG - Penyerapan anggaran di Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Barat menjelang akhir triwulan III/2024 mencapai Rp30,53 triliun atau 58,25% dari total pagu DIPA.
Sementara nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) atau alat ukur yang digunakan oleh Kementerian Keuangan untuk menilai kualitas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian atau Lembaga hingga bulan Juli 2024 meraih skor 95,75.
Sedangkan selama tahun 2023, Kanwil DJPb Jabar berhasil mencapai realisasi anggaran sebesar Rp48,91 triliun dari pagu sebesar Rp50,57 triliun, atau sebesar 96,71%. Diikuti dengan capaian nilai IKPA mencapai skor 93,33.
Meski demikian, pola penyerapan anggaran masih menunjukkan tren yang sama, dengan penyerapan yang rendah di awal tahun dan cenderung meningkat di akhir tahun.
Kepala Kanwil DJPb Jabar Teguh Nugroho menyampaikan bahwa pada tahun 2024, penilaian IKPA mengalami perubahan signifikan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024.
"Perubahan ini mencakup reformulasi penilaian pada beberapa indikator, dengan tujuan mendukung belanja berkualitas dan akselerasi pencapaian output," ujar Teguh dalam kegiatan bertajuk "Peningkatan Nilai IKPA dan Penguatan Implementasi Cashless Society, serta Pemberian Penghargaan Capaian Nilai IKPA, KKP, Digipay, dan CMS Periode Tahun 2023", Rabu (28/8/2024).
Baca Juga
Ia juga menjelaskan beberapa strategi untuk mengoptimalkan capaian pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan efisien dengan didukung oleh komitmen dari seluruh satuan kerja di lingkungan Kanwil DJPb Jabar.
"Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, adaptasi dan pemanfaatan inovasi digital dalam pengelolaan keuangan menjadi semakin krusial. Salah satunya, Implementasi Cashless Society menjadi fokus utama saat ini. Implementasi Cashless Society yang kuat diharapkan dapat mengurangi penggunaan uang tunai, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi potensi kebocoran anggaran. Penggunaan platform seperti Digipay dan Cash Management System (CMS) serta Kartu Kredit Pemerintah (KKP) juga dapat dioptimalkan oleh seluruh satuan kerja," jelasnya.
Terkait event hari ini, Kepala Bidang PPA I Kanwil DJPb Jabar Hermawan Sukoasih menambahkan kegiatan tersebut menjadi ajang evaluasi dan apresiasi atas capaian kinerja pelaksanaan anggaran pada satuan kerja di lingkungan Kanwil DJPb Jabar.
"Ini agenda rutin setiap tahun dengan tujuan dapat mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan solusi guna meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Pada tahun 2023 tercatat 32 Satker dan 4 KPPN memperoleh penghargaan dengan capaian nilai terbaik untuk kategori IKPA, KKP, Digipay dan CMS lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat," tambahnya.
Menurut Hermawan terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan para satker dalam mengoptimalisasi IKPA diantaranya revisi DIPA, deviasi hal III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP-TUP, Dispensasi SPM, dan Capaian Output.
"Seluruh aspek tersebut perlu diperhatikan salah satunya terkait penyerapan anggaran yang harus ditingkatkan kualitas perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, serta tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun," katanya.
Dia juga berharap bahwa seluruh satuan kerja dapat terus meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dan menjaga integritas dalam mengawal APBN demi kesejahteraan rakyat, khususnya di wilayah Jawa Barat.
