Bisnis.com, BANDUNG— Aksi demo ribuan massa untuk mengawal putusan MK60 di depan Gedung DPRD Jawa Barat pada Kamis (22/8/2024), dipastikan tidak ditunggangi partai politik apa pun.
Hal itu ditegaskan oleh perwakilan mahasiswa, Syafika Sahla. Menurutnya, tuduhan aksi ini ditunggangi oleh kepentingan politik elite partai adalah tuduhan menyakitkan.
Pasalnya, aksi ini diakuinya digerakkan oleh kekuatan dan kemarahan kolektif atas kondisi bangsa ini yang seakan sedang dipermainkan untuk mengakomodasi kepentingan penguasa.
"Ini benar-benar suara kita. Orang melihat, orang tertarik, orang datang, tidak ada kita membuat perjanjian, mengeluarkan budget sekian, apalagi dibayar oleh siapa, tidak ada," tegas Sahla.
Sahla mengatakan, aksi turun ke jalan ini merupakan wujud penyampaian aspirasi masyarakat yang diperbolehkan menurut undang-undang.
"Aspirasi kita sebagai masyarakat, sebagai mahasiswa, sebagai instansi-instansi yang telah hadir di sini didengarkan, itu sangat penting," ujarnya.
Baca Juga
Sahla memandang, jika adanya mobilitasi partai politik dalam sebuah koalisi besar di Pilkada serentak, artinya itu menunjukkan bahwa strategi pilkada ini sudah ada yang mengatur.
"Kita ingin membuktikan bahwasanya kita membutuhkan kebenaran, kejujuran atas terlaksana pemilihan ini. Pilkada yang ada saat ini hanya formalitas," katanya.
"Kita melihat dari pengalaman-pengalaman yang telah terjadi setelah terpilihnya para perwakilan kita, kita melihat apa yang mereka koar-koarkan, dipasang di baligo saat kampanye itu tidak pernah terjadi sebagai bukti realita, bukti konkret," tandasnya.
Ia juga meminta KPU jangan menganggap masyarakat tidak mengerti, dengan mengelu-elukan dan mematuhi putusan MK90 yang melenggangkan anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi Wakil Presiden, namun kini bersama DPR RI ramai-ramai menolak MK60 yang notabene akan menyulitkan adik Gibran, Kaesang Pangarep untuk maju di Pilkada 2024 ini.
