Bisnis.com, GARUT - Pemerintah Kabupaten Garut membidik investasi sebesar Rp1,5 triliun pada 2024 ini. Tahun lalu, realisasi investasi di salah satu daerah kawasan Jawa Barat Selatan ini hanya mampu menembus angka Rp1,35 triliun.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Garut Wahyudijaya mengatakan dari total Rp1,35 triliun realisasi investasi, sebanyak Rp1,01 triliun merupakan merupakan penanaman modal dalam negeri (PMDN). Sementara, aktivitas penanaman modal asing (PMA) tercatat mencapai Rp23,96 miliar.
"Pemerintah daerah mengaku optimis untuk mengejar angka tersebut. Tahun lalu pun, kami berhasil melampaui target hingga 7%," kata Wahyudijaya kepada Bisnis.com, Senin (26/2/2024).
Wahyu mengatakan, dalam upaya meningkatkan minat investor untuk ekspansi salah satunya dengan menghadirkan kemudahan perizinan melalui mal pelayanan publik di kawasan simpang lima, Kecamatan Tarogong Kidul.
Selain itu, pemerintah daerah juga terus mematangkan rencana pengembangan kawasan industri di tiga wilayah kecamatan. Upaya tersebut untuk meningkatkan daya tarik investasi dan daya saing industri.
"Tiga wilayah kecamatan tersebut yakni Selaawi, Limbangan, dan Cibatu. Seluruhnya berada di wilayah utara," kata Wahyu.
Baca Juga
Kabupaten Garut saat ini masih bertumpu pada industri pariwisata dan usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Padahal, kabupaten ini memiliki ketertarikan mengundang investor seperti beberapa daerah lainnya di Jawa Barat, seperti Karawang dan Bekasi.
Wahyu mengatakan, Kabupaten Garut kini memiliki akses kereta api ke wilayah perkotaan yang sudah direaktivasi dan rencana pembangunan gerbang tol Getaci di Kecamatan Banyuresmi.
"Investasi di Garut ini lebih maju dibandingkan wilayah lainnya di Priangan Timur. Kami akan jemput ini, supaya realisasi investasi terus meningkat setiap tahunnya," kata Wahyudijaya.
Kedatangan banyak investor ke Kota Dodol dipastikan menyerap banyak tenaga kerja. Nantinya, masyarakat tidak perlu mencari pekerjaan di luar kota.
Selain itu, meningkatkan pula pendapatan asli daerah (PAD) yang belum maksimal. "Kalau hanya mengandalkan stimulus dari APBD, diperlukan peran swasta atau investor guna memenuhi standar upah bagi karyawan lokal sehingga tingkat kesejahtraanya bisa meningkat," kata Wahyu.
